Benarkah MBG Bebani Anggaran Pendidikan?

Suara.com - Alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan hangat. Meski muncul kekhawatiran bahwa program ini akan membebani sektor pendidikan, sejumlah pakar justru melihatnya sebagai investasi strategis yang saling berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Prof. Ahmad Sulaeman, MS, menegaskan bahwa MBG tidak seharusnya diadu domba dengan anggaran pendidikan. Menurutnya, pemenuhan gizi adalah bagian integral dari proses belajar-mengajar.

"Justru ini bagian dari pendidikan. MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme bagaimana mengentaskan kemiskinan," ujar Prof. Ahmad. Ia menambahkan bahwa secara ilmiah, asupan gizi seimbang terbukti meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan performa akademik siswa secara stabil.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, mengkritik narasi yang memisahkan antara pemenuhan gizi dan pendidikan. Ia menilai anak tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan optimal jika perutnya kosong.

"Negara wajib melihat nutrisi dan pendidikan sebagai satu kesatuan hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan. Kalau pondasinya rapuh, hasil pendidikannya juga akan rapuh," tegas Iskandar.

Program serupa sebenarnya telah lama sukses dijalankan di negara maju seperti Amerika Serikat melalui School Breakfast Program. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG diyakini akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.

Sektor UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dapat terlibat langsung dalam rantai pasok, sehingga intervensi gizi ini tidak hanya mencetak generasi pintar, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional.