Ribut Utang Whoosh Rp120 Triliun Dibayar APBN, Bos Danantara: Saya Juga Bingung!

Suara.com - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Dony Oskaria, angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh yang mencapai Rp120 triliun. Dony meminta masyarakat tidak perlu berlebihan dalam menyikapi beban utang tersebut.

Dalam keterangannya di sela acara Indonesia Economic Outlook 2026, Dony justru mempertanyakan balik kekhawatiran publik. Menurutnya, proses penyelesaian utang tersebut sudah masuk dalam jalur yang tepat.

"Yang dikhawatirkan apa? Masalahnya apa sebenarnya? Saya juga bingung. Masalahnya apa sih. Apa coba? Kan suka hobi nanya aja. Sebetulnya kan sudah selesai. Proses itu akan diselesaikan," ujar Dony di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Dony mengeklaim bahwa Whoosh telah memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Ia tak menampik jika beban utang membengkak, namun hal itu disebabkan oleh struktur investasi awal yang relatif kecil.

"Dia memberikan dampak ekonomi. Secara operasional mereka mampu untuk sustain. Masalahnya kan hanya di investasi kita yang kekecilan, sehingga utangnya menjadi besar waktu pembangunan," jelasnya.

Meski Dony meminta publik tenang, sinyal dari jajaran menteri kabinet justru memperlihatkan dinamika yang menarik. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa APBN akan turun tangan untuk melunasi utang tersebut.

"Iya (utang KA Cepat dibayar dengan APBN)," tegas Prasetyo di Stasiun Gambir, Selasa (10/2).

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pandangan sedikit berbeda. Ia menyebut skema pembayaran masih dalam tahap diskusi dan kemungkinan menggunakan pola berbagi beban. "Seingat saya sih masih 50-50, tapi saya akan diskusikan," kata Purbaya.

Sebagai informasi, total utang Whoosh termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) diperkirakan menembus Rp120 triliun. Dengan restrukturisasi bersama China, tenor pinjaman diperpanjang hingga 60 tahun, yang artinya beban ini baru akan lunas pada tahun 2085.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan