Gubernur BI: Rupiah Undervalue, Tidak Cerminkan Ekonomi Indonesia

Suara.com - Tekanan terhadap mata uang nasional kian terasa seiring dengan posisi Dolar Amerika Serikat (AS) yang merangkak naik mendekati level psikologis Rp17.000.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena pelemahan ini dalam konferensi pers virtual Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (19/2/2026).

Menurut Perry, fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar Rupiah saat ini merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal yang dinamis dan aktivitas ekonomi domestik yang tengah meningkat.

Bank sentral terus memantau pergerakan ini guna memastikan stabilitas moneter tetap terjaga.

Gubernur BI mengidentifikasi bahwa penyebab utama terdepresiasinya Rupiah adalah tingginya volatilitas dan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Kondisi global yang belum stabil memicu aliran modal keluar dan memperkuat posisi Dolar AS secara umum terhadap mata uang negara berkembang.

Di sisi internal, permintaan terhadap valuta asing (valas) dari perusahaan-perusahaan dalam negeri juga menunjukkan tren kenaikan.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi nasional yang membutuhkan pendanaan valas untuk berbagai keperluan operasional dan ekspansi bisnis.

"Perkembangan nilai tukar terutama dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah meningkatnya permintaan valas korporasi domestik sejalan dengan kenaikan kegiatan ekonomi," ungkap Perry Warjiyo.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, posisi Rupiah pada 18 Februari 2026 berada di level Rp16.880 per Dolar AS. Angka ini mencerminkan pelemahan sekitar 0,56% jika dikomparasikan dengan posisi pada akhir Januari 2026.

Baca Juga: BI Siapkan Rp 185,6 Triliun, Begini Cara Tukar Uang Lebaran

Meski demikian, Perry menegaskan bahwa harga Rupiah di pasar saat ini tidak mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

Dengan kata lain, nilai tukar saat ini sudah berada di zona undervalued atau lebih rendah dari nilai fundamentalnya.

"BI memandang nilai tukar Rupiah telah dinilai rendah atau undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, termasuk konsistensi inflasi yang terjaga dalam sasaran 2,5% ± 1%," jelasnya.

Ia menambahkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. 

"Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan serta didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini tecermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat," tegasnya.