- IPC TPK optimalkan layanan hadapi kenaikan arus barang saat Ramadan.
- Penambahan 2 unit RTGC di Tanjung Priok untuk percepat bongkar muat petikemas.
- Perawatan alat dan pola kerja adaptif demi kelancaran rantai pasok nasional.
Suara.com - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) bergerak cepat memperkuat kesiapan operasional saat bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan volume barang, terutama kebutuhan pokok dan komoditas konsumsi masyarakat yang biasanya meroket selama bulan puasa.
Anak usaha Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas ini mengoptimalkan seluruh fasilitas terminal demi menjamin distribusi logistik nasional tetap lancar, aman, dan tepat waktu.
Corporate Secretary IPC TPK, Pramestie Wulandary mengungkapkan bahwa periode Ramadan selalu membawa dinamika unik dalam pola distribusi barang. Oleh karena itu, perusahaan telah menyiapkan strategi khusus untuk menjaga produktivitas bongkar muat di seluruh area operasional.
"Kami memastikan seluruh proses pelayanan berjalan optimal sepanjang bulan suci Ramadan. Kami ingin memastikan peningkatan kebutuhan masyarakat tidak terkendala di sisi terminal," ujar Pramestie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2/2026).
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menambah 2 unit Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di Area Terminal Support Tanjung Priok. Penambahan alat ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas penanganan petikemas di lapangan penumpukan lini 2.
Dengan armada baru ini, proses receiving dan delivery diharapkan lebih cepat, sehingga potensi kepadatan saat arus barang memuncak dapat diminimalisir.
Tak hanya soal fisik, IPC TPK juga menerapkan pola kerja adaptif. Perusahaan memanfaatkan golden time waktu di mana tidak ada aktivitas kapal—untuk melakukan perawatan preventif pada seluruh peralatan.
"Ketersediaan spare part juga dipastikan aman untuk menjaga keandalan alat dan menghindari gangguan operasional yang tidak diinginkan," tambah Pramestie.
Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan di lapangan diperketat guna memastikan produktivitas tetap tinggi tanpa mengabaikan keselamatan para petugas yang bertugas selama bulan Ramadan.
Baca Juga: Diskon Ramadan: Menakar Batas Antara Kebutuhan dan Godaan Konsumsi
Saat ini, IPC TPK beroperasi di enam area strategis, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pontianak, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, dan Jambi. Dengan integrasi sistem yang mumpuni, IPC TPK optimistis rantai pasok nasional tetap andal di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
Terkini
-
Dana Desa buat Kopdes Merah Putih Tembus Rp 34,57 T, Purbaya: Hitungan Saya Lebih Besar
-
Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer untuk Anggaran MBG UU APBN 2026
-
Gegara Intervensi BI, Rupiah Berjaya di Jumat Sore ke Level Rp 16.888/USD
-
Kini Giliran Kimia Farma Kembali Raih Gelar Persero
-
Telkom Solution Sabet Enam Penghargaan PRIA 2026, Perkuat Reputasi di Segmen B2B
-
Berkat Perjanjian Prabowo-Trump, AS Bisa Kuasai Mineral Kritis RI
-
Kemenkeu Dukung Proyek Kapal Riset BRIN lewat Skema KPBU
-
Tekstil RI Bebas Tarif ke AS, 4 Juta Pekerja Bisa Bernapas Lega
-
Sektor Eksternal RI Tangguh! Defisit Transaksi Berjalan 2025 Cuma 0,1 Persen PDB
-
Deal Dagang Prabowo-Trump: Hilirisasi hingga Perpanjangan Freeport jadi 'Gula-gula' Pemerintah RI