- Mensesneg Prasetyo Hadi telusuri angka rencana impor 105 ribu truk India.
- Dewan desak tunda impor demi proteksi industri otomotif lokal dan lapangan kerja.
- Impor diklaim guna jaga stabilitas logistik karena produksi lokal terbatas.
Suara.com - Rencana ambisius PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mendatangkan 105.000 unit pick-up dan truk dari India guna memperkuat Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) menuai polemik panas. Pihak Istana Kepresidenan sendiri irit bicara dan tak tahu detail rencana impor itu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak ingin gegabah dalam memberikan restu. Ia mengaku akan menelusuri lebih dalam terkait detail rencana pengadaan kendaraan operasional dalam skala masif tersebut.
"Ngecek dulu ya, ngecek dulu ya, angka-angkanya,” ujar Prasetyo singkat saat ditemui wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Langkah impor ini dinilai sebagai "pukulan" bagi industri otomotif nasional yang sedang berupaya mandiri. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa pabrikan dalam negeri sebenarnya sangat mumpuni.
Adisatrya memaparkan data bahwa kapasitas produksi pick-up nasional mencapai 1 juta unit per tahun dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terus meroket.
"Ini bukan hanya soal pengadaan barang, tapi keberpihakan terhadap ekonomi nasional. Seharusnya jadi instrumen industrialisasi dalam negeri untuk ciptakan lapangan kerja," tegas Adisatrya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah melayangkan pesan kepada pemerintah agar rencana ini dihentikan sementara. Menurutnya, keputusan krusial ini harus menunggu kehadiran Presiden di tanah air.
"Saya sudah sampaikan pesan agar ditunda dulu. Tentunya Presiden saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” kata Dasco di Kompleks Parlemen.
Menanggapi badai kritik tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, angkat bicara. Ia berdalih impor dilakukan justru untuk menyelamatkan stabilitas logistik nasional.
Baca Juga: Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!
Joao mengklaim produksi lokal yang berada di kisaran 70.000 unit tidak akan sanggup menutup kebutuhan tanpa mengganggu pasokan bagi industri lain yang permintaannya juga tengah melonjak.
"Kalau kita ambil semua di lokal, nanti mengganggu industri logistik lainnya. Ini demi menjaga harmonisasi," jelas Joao saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Importir Sepakat Jaga Harga Kedelai Rp11.500/Kg untuk Pengrajin Tahu Tempe
-
Bank Dunia: Danantara Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2027
-
RI Ekspor Ribuan Ton Klinker ke Afrika
-
Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan Pertama Tinggi Bukan Karena Lebaran
-
Transaksi E-Commerce Tembus Rp96,7 Triliun, Live Streaming Jadi Sumber Pendapatan Baru Warga RI
-
Hadapi Musim Kemarau Panjang, Menteri PU Mau Penuhi Isi Bendungan
-
BRI Buka Layanan Money Changer, Tukar Riyal Jadi Lebih Praktis untuk Jamaah Haji
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal
-
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Beban Operasional Naik 8% Gegara Harga BBM dan Material
-
Gelar RUPST, BRI Setujui Dividen Tunai Rp52,1 Triliun dan Perkuat Fundamental Kinerja