Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Imbauan ini disampaikan menyusul mencuatnya informasi rencana impor kendaraan dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa dalam program pemerintah harus taat prosedur untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

"KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan program-program pemerintah dilakukan secara taat prosedur untuk memitigasi adanya penyimpangan," ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Selain aspek prosedural, KPK juga menyoroti pentingnya kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan program. Menurut Budi, penentuan spesifikasi yang tidak tepat dapat membuka celah praktik pengondisian barang maupun pemasok.

"Termasuk penentuan spesifikasi yang juga harus sesuai dengan kebutuhan, untuk mencegah adanya praktik pengondisian barang ataupun penyuplainya," katanya.

Budi menambahkan, peran pengawasan menjadi krusial dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk dalam rencana pengadaan kendaraan oleh Agrinas. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan proses berjalan akuntabel sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Pernyataan KPK tersebut disampaikan untuk merespons dugaan penunjukan langsung dua produsen kendaraan asal India dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Isu ini sebelumnya mencuat setelah adanya pengumuman dari produsen otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd, pada 4 Februari 2026.

Dalam pengumuman di laman resminya, Mahindra and Mahindra Ltd menyebutkan akan memasok sebanyak 35.000 unit kendaraan pikap tipe Scorpio untuk Indonesia. Informasi itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, pada 20 Februari 2026.

Joao mengonfirmasi bahwa total kendaraan yang akan diimpor mencapai 105.000 unit dari perusahaan otomotif India. Rinciannya terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari Mahindra and Mahindra Ltd, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari pabrikan yang sama.

Baca Juga: KPK Soroti Pengadaan 105 Ribu Mobil India Mahindra oleh Agrinas: Waspada Praktik Pengondisian

Rencana pengadaan berskala besar tersebut kini menjadi sorotan publik, seiring dengan dorongan KPK agar setiap proses pengadaan pemerintah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.