- Syarat slip gaji jadi hambatan utama 55% pekerja informal RI sulit akses KPR.
- SMF sebut sistem bank masih bergantung pada bukti penghasilan formal.
- Kebijakan pembiayaan rumah perlu adil bagi pekerja non-formal tanpa slip gaji.
Suara.com - Memiliki rumah pribadi tampaknya masih menjadi mimpi yang sulit digapai bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengungkapkan, ganjalan terbesar bukan hanya soal harga hunian yang terus melambung, melainkan syarat administrasi perbankan yang kaku.
Kepala Divisi Riset Ekonomi SMF sekaligus Chief Economist, Martin Daniel Siyaranamual menyebut, sistem penyaluran kredit perbankan saat ini masih "mendewakan" bukti penghasilan formal atau slip gaji. Padahal, mayoritas tenaga kerja di Tanah Air tidak memilikinya.
"Bicara soal penyaluran kredit, itu bicara soal slip gaji," ujar Martin kepada wartawan, dikutip Jumat (6/3/2026).
Martin menjelaskan, kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berstatus pekerja formal. Sementara itu, potret besar tenaga kerja Indonesia justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pekerja formal yang memiliki slip gaji hanya mencakup 45 persen dari total angkatan kerja. Sisanya, sebanyak 55 persen adalah pekerja informal.
"Siapa yang punya slip gaji? Kita yang ada di ruangan ini (pekerja formal). Kita bukan yang mayoritas. Mayoritas dari pekerja di Indonesia adalah pekerja informal. Tidak punya slip gaji," tegasnya.
Realita di lapangan menunjukkan perbankan jauh lebih "sumringah" saat menyambut calon debitur dengan status pekerjaan yang jelas di perusahaan ternama. Kepastian pendapatan bulanan menjadi jaminan utama bagi bank untuk menekan risiko kredit macet.
"Masuk ke bank, ditawarin kredit, bank happy. 'Oh kerja di mana Pak? Kompas, CNN, CNBC. Oh ya.' Ada slip gaji, ada," tambah Martin.
Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembiayaan perumahan. Tanpa adanya terobosan yang mengakomodasi pekerja tanpa slip gaji—seperti pedagang pasar, pengemudi daring, hingga pekerja lepas—backlog perumahan di Indonesia diprediksi akan sulit teratasi.
Baca Juga: WNI Terjebak 'Kerja Paksa' di Taiwan: Saat Luka Sembuh Namun Utang Abadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Xi Jinping: Selat Hormuz Harus Dibuka!
-
Melalui FLDP 2026, TelkomGroup Perkuat Pengembangan Kepemimpinan Strategis
-
Pembangunan Kopdes Merah Putih Jauh dari Target, Menteri Zulkifli Keluhkan Ketersediaan Lahan
-
Pengusaha Warteg Khawatir Gas LPG 3Kg Langka
-
PIS: 94 Persen Kru Kapal Pertamina Adalah WNI
-
Naiknya Harga BBM Nonsubsidi Berdampak Terbatas Terhadap Inflasi
-
Ekonomi Indonesia Masih Bisa Tumbuh di atas 5 Persen di Tengah Gejolak Global
-
Indonesia Bidik Swasembada 8 Pangan Strategis di 2026
-
MBG Sampai ke Perbatasan IndonesiaTimor Leste, Jadi Penggerak Ekonomi Lokal
-
Jumlah Lapor SPT Tahunan Tembus 11,43 Juta Orang, Aktivasi Coretax 18,1 Juta