22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR

Suara.com - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggaraini, melayangkan kritik tajam terkait lambatnya proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Menurutnya, RUU ini telah mencetak sejarah sebagai draf aturan yang paling lama tertahan di parlemen.

Hal itu disampaikan Lita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Lita mengungkapkan bahwa intensitas pertemuan untuk membahas RUU ini sudah sangat tinggi, bahkan melampaui pembahasan RUU lainnya.

"Penyusunan RUU PPRT ini RDPU terbanyak dari sekian RUU yang lain pak," ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota Baleg.

Mengingat panjangnya proses yang telah dilalui, Lita mendesak agar RDPU kali ini menjadi yang terakhir. Ia berharap DPR segera mengambil langkah nyata menuju tahap pembahasan pleno dan penetapan sebagai inisiatif DPR.

"Jadi saya mohon RDPU-nya sudah satu kali aja pak habis ini langsung pembahasan, rapat pleno abis itu inisiatif itu yang ditunggu actionnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Lita memberikan gambaran betapa lamanya penundaan ini. Selama 22 tahun RUU PPRT terkatung-katung, ia mengibaratkan durasi tersebut setara dengan siklus hidup manusia dari lahir hingga memasuki dunia kerja.

"Kan bapak juga capek kan kalau RDPU melulu dan enggak selesai-selesai apalagi saya sudah 22 tahun kalau diibaratnya saya dianggap Pak Bob (ketua Baleg DPR) dari bayi lahir sampai kuliah bahkan sudah sampai bekerja. Bayangkan saja, ini sejarah RUU yang terlama dan terhambat ya," tuturnya.

Baca Juga: YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT

Meski melontarkan kritik keras atas keterlambatan yang terjadi, Lita tetap menyampaikan apresiasinya kepada para anggota dan pimpinan DPR RI yang saat ini mulai menunjukkan perhatian serius terhadap urgensi perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

"Syukur kalau semua anggota DPR dan terutama pimpinan DPR sadar," pungkasnya.