Diskon Tiket Mudik 30 Persen Disebut Justru Bebani Operator Kapal Ferry

Suara.com - Kebijakan diskon tarif mudik Lebaran 2026 hingga 30 persen dinilai justru membebani operator kapal penyeberangan. Pasalnya, potongan harga tersebut tidak sepenuhnya ditopang subsidi pemerintah, melainkan ditanggung oleh pelaku usaha transportasi.

Peneliti Senior INSTRAN, Deddy Herlambang, menyebut kebijakan diskon tarif yang berlaku di berbagai moda transportasi, termasuk penyeberangan, tidak diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah.

"Saat ini pula Pemerintah di kegiatan mudik lebaran 2026 serentak memberikan diskon tarif mudik lebaran hingga 30 persen di semua moda, Kereta Api, penerbangan bus, kapal / penyeberangan hingga diskon tarif tol," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Namun, ia menegaskan, diskon tersebut pada praktiknya tidak sepenuhnya berasal dari subsidi pemerintah, sehingga menjadi beban bagi operator.

"Diskon mudik itupun disubsidi oleh operator penyeberangan sendiri jadi diskon tersebut bukan biaya subdisi yang diberikan oleh Pemerintah," ucapnya.

Menurut Deddy, kondisi ini membuat operator kapal ferry kesulitan memperoleh keuntungan, bahkan di periode puncak seperti mudik Lebaran yang seharusnya menjadi momentum peningkatan pendapatan.

"Sangat berat memang melayani subsidi transportasi umum bila tanpa subsidi dari Pemerintah karena mencari celah keuntungan di kala peak season saja yang bukan di sesi mudik," ungkapnya.

Ia menjelaskan, selama ini operator penyeberangan hanya mengandalkan momentum tertentu untuk memperoleh keuntungan. Namun dengan adanya kebijakan diskon tanpa dukungan subsidi, beban operasional justru semakin meningkat.

Selain itu, operator juga harus tetap menjaga layanan penyeberangan selama periode mudik, termasuk memenuhi lonjakan permintaan masyarakat, meski dengan margin keuntungan yang semakin terbatas.

Baca Juga: Operator Ferry Mengeluh Tak Cuan Meski Ada Lonjakan Penumpang di Mudik Lebaran

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan usaha transportasi penyeberangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kesehatan finansial operator.