- Pemerintah siapkan skema WFH 1 hari pascalebaran bagi ASN & swasta demi efisiensi BBM.
- Menko Airlangga: WFH bertujuan tekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
- Kebijakan WFH bersifat dinamis, menyesuaikan situasi geopolitik dan harga minyak global.
Suara.com - Pemerintah tengah menggodok kebijakan fleksibilitas kerja berupa Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sektor swasta selepas libur Lebaran. Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi di tengah tren lonjakan harga minyak dunia yang belum mereda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, skema WFH ini direncanakan berlaku secara terbatas, yakni satu hari dalam lima hari kerja.
"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH dalam satu hari dalam lima hari kerja," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga didorong untuk diikuti oleh pemerintah daerah dan sektor swasta. Tujuannya jelas: menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional melalui pengurangan mobilitas harian.
Presiden Prabowo Subianto pun disebut memberikan respons positif. Hitung-hitungannya, efisiensi yang dihasilkan bisa mencapai seperlima atau 20% dari total konsumsi BBM harian untuk aktivitas kerja.
Meski sudah direncanakan pascalebaran, pemerintah belum mengetok palu mengenai tanggal pasti pelaksanaannya. Durasi kebijakan ini pun akan bersifat dinamis, bergantung pada perkembangan tensi geopolitik dan fluktuasi harga energi global.
"Pasca Lebaran, tapi nanti kita tentukan waktunya. Kita lihat situasinya, harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menepis isu bahwa kebijakan efisiensi ini berkaitan dengan pengalihan anggaran program lain. Ia memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai rencana tanpa ada pemangkasan dana sedikit pun.
Kebijakan WFH ini murni diposisikan sebagai solusi adaptif demi menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan pasar global yang kian berat.
Baca Juga: Gedung Putih Tak Pasang Target Akhiri Perang Iran, Minta Dana Tambahan Rp3.394 Triliun
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Rp14,15 Triliun Uang Mengalir ke Sulsel, Daerah Mana Paling Banyak Terima?
-
Cara Mengatasi Masalah Baterai Cepat Habis di HP Android, Mudah Dilakukan
-
Viva Milk Cleanser Ada Berapa Macam? Cek Varian dan Fungsi Masing-Masing
-
Pre-Order Samsung Galaxy Fold8 Pakai Kartu Debit BRI, Dapatkan Potongan Hingga Rp4 Juta!
-
Muktamar NU Jadi Momentum Gus Ipul dan Gus Kikin Gaungkan Gerakan "Kembali ke Muasis"
-
Sante' Kaffe FUGO Hotel Banjarmasin Beri Diskon Spesial, Pengguna Brimo Wajib Tahu!
-
Anwar Sadad Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Hibah Pokmas Jatim
-
Pemerintah Pusat Tolak Wacana Pajak Mobil Listrik DKI, Kemenperin Minta Industri Jangan Dibebani
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat, Gugat Pencekalan di Kasus Dugaan Ijazah Jokowi
-
Timnas Indonesia Bakal Duel Lawan Vietnam, John Herdman: Ujian yang Sangat Berat!