Kalang Kabut Harga Minyak, Pemerintah Siapkan Skema WFH Satu Hari Pascalebaran

Suara.com - Pemerintah tengah menggodok kebijakan fleksibilitas kerja berupa Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sektor swasta selepas libur Lebaran. Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi di tengah tren lonjakan harga minyak dunia yang belum mereda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, skema WFH ini direncanakan berlaku secara terbatas, yakni satu hari dalam lima hari kerja.

"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH dalam satu hari dalam lima hari kerja," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga didorong untuk diikuti oleh pemerintah daerah dan sektor swasta. Tujuannya jelas: menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional melalui pengurangan mobilitas harian.

Presiden Prabowo Subianto pun disebut memberikan respons positif. Hitung-hitungannya, efisiensi yang dihasilkan bisa mencapai seperlima atau 20% dari total konsumsi BBM harian untuk aktivitas kerja.

Meski sudah direncanakan pascalebaran, pemerintah belum mengetok palu mengenai tanggal pasti pelaksanaannya. Durasi kebijakan ini pun akan bersifat dinamis, bergantung pada perkembangan tensi geopolitik dan fluktuasi harga energi global.

"Pasca Lebaran, tapi nanti kita tentukan waktunya. Kita lihat situasinya, harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menepis isu bahwa kebijakan efisiensi ini berkaitan dengan pengalihan anggaran program lain. Ia memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai rencana tanpa ada pemangkasan dana sedikit pun.

Kebijakan WFH ini murni diposisikan sebagai solusi adaptif demi menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan pasar global yang kian berat.

Baca Juga: Gedung Putih Tak Pasang Target Akhiri Perang Iran, Minta Dana Tambahan Rp3.394 Triliun