Bisnis / Makro
Selasa, 07 April 2026 | 08:35 WIB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Suara.com/Bagaskara)
Baca 10 detik
  • Ketua Banggar DPR RI mengusulkan verifikasi biometrik sidik jari atau retina untuk pendistribusian gas LPG 3 kilogram.
  • Langkah tersebut bertujuan memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada 5,4 juta masyarakat yang memang berhak menerima.
  • Penerapan teknologi digital ini diharapkan dapat mencegah manipulasi data serta efisiensi anggaran subsidi pemerintah tahun 2026 mendatang.

Ia justru mempertanyakan mengapa harga energi non-subsidi tidak disesuaikan terlebih dahulu sebelum menyentuh alokasi untuk masyarakat kelas bawah.

Data Subsidi LPG dan Tantangan Implementasi

Sebagai gambaran, pemerintah telah menganggarkan dana yang sangat besar untuk menjaga harga gas melon tetap terjangkau.

Pada tahun 2025, subsidi LPG 3 kg dialokasikan mencapai Rp82,95 triliun. Besaran subsidi per tabung diperkirakan berada di rentang Rp30.000 hingga Rp36.000.

Besaran ini membuat Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pangkalan jauh di bawah harga keekonomian yang sebenarnya.

Untuk tahun 2026, kuota subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta ton. Berdasarkan data per 30 April 2024, tercatat ada 41,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar dalam sistem "Subsidi Tepat LPG".

Jika dikalkulasi secara kasar, setiap satu individu yang terdaftar tersebut hanya mendapatkan nilai manfaat subsidi sekitar Rp1,98 juta per tahun, atau sekitar Rp165.000 per bulan.

Load More