Pemerintah Jamin Ketersediaan Energi Terjaga dan Terjangkau bagi Masyarakat

Suara.com - Pemerintah Indonesia memastikan energi akan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah terus berusaha mengurangi ketergantungan impor energi dengan cara meningkatkan kapasitas kilang domestik.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat berbicara pada Podcast Total Politik, baru-baru ini.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dalam upaya mendorong penguatan energi domestik, Bahlil mengatakan pihaknya melakukan pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor secara bertahap, meskipun membutuhkan waktu dan investasi besar.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga membeberkan catatan keberhasilan pemerintah dalam pengurangan impor energi. Ia menyebut peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel, membuat Indonesia saat ini telah berhasil menghentikan impor solar.

“Tantangannya masih tersisa pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga pasokan energi dan melindungi daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang dimilikinya, ia mengungkap Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari.

“Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor, dengan hampir satu juta barel per hari didatangkan dari luar negeri. Sekitar 20–25% di antaranya melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik,” jelasnya.

Sementara itu, untuk ketergantungan impor, Bahlil mengakui masih terjadi pada LPG. Dari total kebutuhan sekitar 8,4 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6 juta ton, sehingga lebih dari 75% masih harus diimpor.

Baca Juga: Fasilitas Pipa Minyak Arab Saudi Pulih, Penyaluran Capai 7 Juta Barel Per Hari

“Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN sebesar USD 70 per barel, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat,” kata politisi Golkar ini.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah sudah memperkirakan tambahan kebutuhan subsidi energi dapat mencapai Rp150–200 triliun apabila harga minyak rata-rata berada di kisaran USD 90–100 per barel.

Pendanaan subsidi tersebut, kata dia, diupayakan melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor migas serta optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara.

"Tapi pemerintah punya batas toleransi fiskal, terutama jika harga minyak melampaui USD 120 per barel,” ujarnya. ***