Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan

Suara.com - Program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di Jawa Barat. Bahkan, kuota program yang bertajuk Bantuan ditingkatkan menjadi 40 ribu unit pada 2026.

Adapun, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan mengganti atap rumah menggunakan genteng alias gentengisasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara menyebut peningkatan kuota dilakukan untuk mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah dengan kebutuhan tinggi.

"Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Barat sebanyak 6.374 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 40.000 unit agar penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih cepat," ujar Ara dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, peningkatan juga menyasar daerah prioritas seperti Kabupaten Bandung.

"Khusus Kabupaten Bandung, tahun lalu hanya 35 unit, tahun ini kita tingkatkan menjadi 1.200 rumah. Ini bentuk keberpihakan kita agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Selain fokus pada perbaikan hunian, pemerintah juga mengarahkan penggunaan material bangunan agar berdampak pada ekonomi lokal. Salah satunya melalui penggunaan genteng produksi dalam negeri sebagai pengganti atap seng.

"Untuk 40.000 unit BSPS di Jawa Barat, kita akan menggunakan produksi genteng lokal dari para pengusaha di Jawa Barat. Jadi tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, program BSPS juga dilengkapi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Tiru Rusun di Jakbar untuk Program 3 Juta Rumah

Simulasi PTT dilakukan di Kecamatan Ketapang dengan total anggaran Rp 175 juta untuk 10 unit rumah atau sekitar Rp 17,5 juta per unit.

Dari skema tersebut, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sebesar 6,83 persen atau senilai Rp 11.950.000 yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berperan melakukan pendataan dan pendampingan pada masyarakat penerima bantuan.