China Mengakui Analisis IMF: Dunia Global Terancam Krisis Lebih Buruk

Suara.com - Pemerintah China menyatakan kesepakatan penuh terhadap hasil analisis Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebutkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah telah memicu krisis serius pada stabilitas ekonomi dunia dan ketahanan energi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa dampak buruk dari peperangan ini telah melampaui kerugian fisik di medan tempur, yakni menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat global.

"Ini adalah konflik yang semestinya tidak perlu terjadi," ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, memaparkan data yang mengkhawatirkan terkait gangguan distribusi energi akibat penutupan jalur maritim. Konflik ini telah menyebabkan:

• Penurunan distribusi minyak bumi sebesar 13 persen per hari.
• Pemangkasan pasokan Gas Alam Cair (LNG) hingga 20 persen per hari.

IMF memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang berpotensi mengerek inflasi global hingga 40 basis poin. Selain itu, output ekonomi dunia diprediksi akan menyusut sekitar 0,1 hingga 0,2 persen akibat gangguan rantai pasok ini.

April Jadi Bulan Paling Kritis bagi Pasokan Global

Georgieva memberikan peringatan keras bahwa kondisi di bulan April 2026 akan jauh lebih berat dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh habisnya stok yang dikirim oleh kapal tanker sebelum pecahnya konflik pada akhir Februari lalu.

"Maret memang sulit, namun April akan lebih menantang karena tidak ada pengiriman baru yang tiba setelah kapal-kapal terakhir mencapai tujuannya," jelas Georgieva, dikutip via Antara.

Baca Juga: Gus Miftah Puji Diplomasi Prabowo di Tengah Panas Selat Hormuz: Makanya BBM Tidak Naik!

Sebagai solusi jangka pendek, IMF menyarankan negara-negara untuk menerapkan kebijakan penghematan energi ekstrem, seperti pengalihan ke transportasi umum gratis dan optimalisasi kerja jarak jauh (remote work).

Situasi semakin pelik menyusul tindakan Angkatan Laut Amerika Serikat yang secara resmi memulai blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim di pelabuhan Iran sejak Senin (13/4/2026).

Langkah ini menciptakan blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi utama pengiriman energi dari Teluk Persia ke pasar internasional.

Pemerintah China menekankan tiga prioritas utama untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih dalam:

Gencatan Senjata: Mencegah kembalinya pertempuran dengan segala cara.

Pemulihan Jalur Maritim: Menjamin kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz.

Stabilitas Kawasan: Memulihkan perdamaian di wilayah Teluk sesegera mungkin agar ekonomi dunia tidak kian terpuruk.

"Komunitas internasional, terutama negara-negara miskin dan berkembang, tidak seharusnya menanggung beban ekonomi akibat konflik ini," pungkas Guo Jiakun.