Penerimaan Pajak Tembus Rp 646,3 T di April 2026, Purbaya Pamer Capaian Minus Era Sri Mulyani

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kalau Penerimaan Pajak mencapai Rp 646,3 triliun atau tumbuh 16,1 persen dibanding tahun lalu (year on year atau yoy).

Angka Penerimaan Pajak ini juga setara 27,4 persen terhadap outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menkeu Purbaya menargetkan pertumbuhan pajak bisa lebih tinggi hingga hampir 20 persen.

"Jadi Pendapatan Negara itu tumbuhnya 13 persen, di mana pajak tumbuhnya 16 persen dan mungkin akan lebih tinggi lagi, kata Pak Dirjen. Mungkin mendekati 20 persen ya," kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).

Purbaya lalu membandingkan Penerimaan Pajak di April 2025, yang mana kala itu jabatan Menkeu diemban Sri Mulyani. Pada April 2025, Penerimaan Pajak diklaim Purbaya babak belur karena minus 10,8 persen yoy.

Dalam paparannya, Penerimaan Pajak per 30 April 2025 mencapai Rp 556,9 triliun atau 25,4 persen terhadap outlook APBN. Dari sana, Purbaya menyimpulkan kalau Penerimaan Pajak April 2026 sudah lumayan.

"Ini jelas lebih bagus prospeknya di dibanding tahun lalu. Ketika kita babak belur ya. Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajaknya. Minus 10,8. Masih turun. Tuh liat triwulan pertama april tahun lalu, minus 10,8. Sekarang 16,1 pertumbuhannya. Jadi lumayan lah," pamer Purbaya.

Pemasukan dan pengeluaran negara per April 2026

Purbaya menerangkan, Pendapatan Negara mencapai Rp 918,4 triliun atau 29,1 persen dari proyeksi APBN. Angka ini tumbuh 13,3 persen jika dari tahun sebelumnya (year on year atau yoy).

Pendapatan Negara ini mencakup Penerimaan Pajak Rp 646,3 triliun atau 27,4 persen dari outlook, Kepabeanan dan Cukai Rp 100,6 triliun atau 29,9 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 171,3 triliun atau 37,3 persen, dan Penerimaan Hibah Rp 300 miliar atau 41,1 persen.

Baca Juga: Rupiah Lemah, Purbaya Akui 'Terpaksa' Turun Tangan lewat Pasar Obligasi

Sedangkan untuk Belanja Negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari proyeksi APBN. Angka ini tumbuh 34,3 persen dari tahun lalu atau yoy.

Belanja Negara ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp 826 triliun atau 26,2 persen dari proyeksi APBN, yang terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 400,5 triliun atau 26,5 persen dan Belanja non K/L Rp 425,5 triliun atau 26,0 persen. Kemudian Transfer ke Daerah (TKD) Rp 256,8 triliun atau 37,1 persen dari proyeksi APBN.

Sementara itu Keseimbangan Primer surplus Rp 28 triliun per April 2026, meningkat dari Maret 2026 yang sempat defisit Rp 95,8 triliun.

Buntut besarnya pengeluaran dibanding penerimaan negara, defisit APBN per April 2026 mencapai Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).