- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Belanja Negara mencapai Rp 1.082,8 triliun per April 2026 atau naik 34,3 persen.
- Pemerintah mencatat Pendapatan Negara sebesar Rp 918,4 triliun yang menghasilkan defisit APBN sebesar Rp 164,4 triliun pada periode tersebut.
- Menkeu menegaskan pengeluaran pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen triwulan pertama.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Belanja Negara per April 2026 mencapai Rp 1.082,8 triliun per April 2026, atau 28,2 persen dari proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Belanja Negara April 2026 sendiri tumbuh 34,3 persen dari tahun lalu (year on year/yoy). Jika dibandingkan dengan April 2025, Belanja Negara kala itu sebesar Rp 806,2 triliun.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Belanja Negara memang tetap dikebut Pemerintah saat ini. Namun ia membantah kalau data itu menjadikan Pemerintah sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di triwulan pertama 2026.
"Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi Pemerintah, swasta lain lagi," katanya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).
Bendahara Negara mengklaim kalau Belanja Pemerintah yang menggunakan APBN hanya berperan ke pertumbuhan ekonomi sekitar 10 persen. Sedangkan 90 persn sisanya berasal dari pihak swasta.
Belanja Negara itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 826 triliun atau 26,2 persen dari outlook, yang juga terbagi dalam Belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 400,5 triliun atau 26,5 persen serta Belanja non K/L Rp 425,5 triliun atau 26 persen terhadap outlook APBN.
Belanja Negara juga mencakup Transfer ke Daerah (TKD) dengan anggaran Rp 256,8 triliun atau 37,1 persen terhadap outlook APBN.
Di sisi lain, Pendapatan Negara mencapai Rp 918,4 triliun atau 29,1 persen dari proyeksi APBN. Angka ini tumbuh 13,3 persen jika dari tahun sebelumnya (year on year atau yoy).
Pendapatan Negara ini mencakup Penerimaan Pajak Rp 646,3 triliun atau 27,4 persen dari outlook, Kepabeanan dan Cukai Rp 100,6 triliun atau 29,9 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 171,3 triliun atau 37,3 persen, dan Penerimaan Hibah Rp 300 miliar atau 41,1 persen.
Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih, Apakah dapat Mengancam Ekonomi UMKM?
Sementara itu Keseimbangan Primer surplus Rp 28 triliun per April 2026, meningkat dari Maret 2026 yang sempat defisit Rp 95,8 triliun.
Buntut besarnya pengeluaran dibanding penerimaan negara, defisit APBN per April 2026 mencapai Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tag
Berita Terkait
-
Koperasi Desa Merah Putih, Apakah dapat Mengancam Ekonomi UMKM?
-
Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Ada Pajak Baru Tahun 2027
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 646,3 T di April 2026, Purbaya Pamer Capaian Minus Era Sri Mulyani
-
BI Rate Melonjak 5,25 Persen! Ekonomi RI Dipaksa Tarik Rem Darurat
-
Prabowo Diminta Kurangi Pidato Politik demi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Redam Kekhawatiran Investor
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Mulai 1 Juni, BUMN Siap Jadi Makelar Ekspor SDA
-
IHSG Ditutup di Zona Merah, BRI Sekuritas Berikan Peringatan Keras
-
Petani Sawit Protes Badan Ekspor, Mirip Monopoli Cengkeh Era Soeharto
-
IHSG Anjlok Usai Kenaikan BI-Rate, Pengamat Ungkap Peluang Technical Rebound
-
Apa Itu Planogram? Viral Penataan Produk Kopdes Merah Putih Dikritik Tak Menarik
-
Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Ada Pajak Baru Tahun 2027
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 646,3 T di April 2026, Purbaya Pamer Capaian Minus Era Sri Mulyani
-
Airlangga: Pengaturan Ekspor SDA Sudah Mendesak!
-
Anggaran MBG Dipangkas, Rupiah Kembali Menguat
-
Apa Itu Danantara Sumber Daya Indonesia? 'Senjata' Baru Prabowo Sikat Mafia