Prabowo Diminta Kurangi Pidato Politik demi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Redam Kekhawatiran Investor

Suara.com - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik komunikasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai justru memicu kekhawatiran investor dan pelaku usaha di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Menurut Askar, pemerintah semestinya fokus membangun mitigasi risiko dan menghadirkan kebijakan berbasis data serta riset. Ia menilai pengambilan kebijakan hari ini terlalu dipengaruhi pidato politik dibandingkan kajian ilmiah dan evidence yang relevan dengan kondisi masyarakat.

"Kalau bicara soal ketidakpastian ekonomi, tidak ada satupun yang bisa kita pastikan apa yang terjadi di masa depan. Tetapi part terbaik yang kita bisa lakukan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah entitas yang terus bisa mendorong pengambilan kebijakan yang rasional, adalah membangun mitigasi risiko yang kuat," kata Askar dikutip, Rabu (20/5/2026).

"Salah satunya adalah terus berupaya menciptakan kebijakan yang berbasis evidence, bukan berdasarkan intuisi sentimen emosional pribadi, bukan berdasarkan memori tahun 1970-an," ujarnya.

Disampaikan Askar, pendekatan berbasis evidence justru hilang dari pemerintahan saat ini. Hal itu dilihat dari Kepala Negara yang hampir tidak pernah mengutip hasil studi lembaga riset negara maupun perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Ia mengaku jarang mendengar Presiden mengacu pada hasil kajian dari BRIN, Bappenas, maupun kampus-kampus besar dalam pidato resminya. Alih-alih pada penelitian yang ada, kebijakan strategis justru kerap muncul setelah pidato politik Presiden disampaikan.

"Kalau kita lihat semua narasi presiden hari ini, sangat sedikit sekali bahkan saya tidak pernah mendengar presiden itu mensitasi hasil studi dari BRIN, mensitasi hasil studi dari Bappenas, mensitasi hasil studi dari dosen-dosen UGM, UI, ITB, dan lain-lain," tuturnya.

Pola tersebut menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Sebab, kata Askar, kebijakan publik semestinya lahir dari proses teknokratis yang matang, bukan sekadar respons spontan dalam pidato.

"Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, gentengisasi, hanya hadir kebijakan setelah beliau pidato coba. Dan hanya di Indonesia yang mungkin itu terjadi," ucapnya.

Baca Juga: Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Lari ke Luar Negeri

Hal ini diperparah dengan kondisi rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar AS.

Oleh sebab itu, Askar meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi sejumlah program strategis yang dinilai bermasalah. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

"Satu solusinya, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu," tegasnya.

Sementara untuk meredam sentimen negatif di pasar terhadap rupiah, ia mengusulkan untuk menghentikan sementara komunikasi tentang ekonomi oleh Presiden dalam beberapa bulan ke depan. Termasuk pidato kenegaraan dan lainnya.

"Kedua, untuk 1, 2, 3 bulan ke depan, jauhkan Pak Prabowo dari mikrofon. Silakan tanya ke investor, ke pelaku usaha, pebisnis, mereka khawatir hanya karena sentimen setiap kali Pak Prabowo berpidato," tuturnya.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan komunikasi Presiden. Bisa pula berasal dari lemahnya masukan oleh orang-orang terdekat presiden terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.