Juli 2026, Pemerintah Mulai Produksi CNG Rumah Tangga Pengganti LPG

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut Compressed Natural Gas (CNG) yang diproyeksikan sebagai substitusi LPG akan mulai diproduksi pada Juli 2026.

Tahap produksi ini berjalan seiring dengan pelaksanaan uji coba tahap ketiga pada tabung gas tersebut.

"Sekarang kita lagi uji tahap ketiga mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi," kata Bahlil di Jakarta yang dikutip pada Jumat (26/6/2026).

Bahlil menjelaskan, uji coba tabung tersebut adalah mengemas CNG dalam ukuran 3 kilogram. Uji tabung dilaksanakan bersama Pertamina.

Ia menyebut, CNG sudah umum digunakan di industri perhotelan, restoran, dan kafe. Namun untuk indusrti tersebut CNG yang digunakan dikemas dalam ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram.

"Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah harus pakai tabung yang 3 kilogram. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah ini yang kita sekarang lagi uji coba," kata Bahlil.

Bahlil optimis dengan memanfaatkan CNG, ketergantungan terhadap impor LPG bisa ditekan. Meski di beberapa wilayah penggunaan LPG belum sepenuhnya bisa digantikan.

"Untuk daerah-daerah tertentu masih butuh LPG jadi kita bikin bauran, dan sebagian kompor listrik," katanya.

Pemerintah saat ini tengah mengembangkan CNG sebagai alternatif pengganti LPG, memanfaatkan bahan bakunya yang melimpah di dalam negeri sehingga tidak memerlukan impor.

Baca Juga: Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80

Bahlil memproyeksikan bahwa pengembangan komoditas ini mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Pasalnya, saat ini Indonesia masih harus mengimpor sekitar 8,6 juta ton LPG per tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Aktivitas impor tersebut tercatat menguras devisa berkisar antara Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun, dengan risiko pembengkakan jika harga minyak mentah dunia melonjak.

Selain itu, ia memaparkan bahwa anggaran subsidi energi nasional berkisar antara Rp80 triliun hingga Rp500 triliun.

Oleh sebab itu, ia menegaskan tidak ada pilihan lain untuk melakukan efisiensi selain mengonversi bahan baku domestik yang tersedia guna mensubstitusi kebutuhan LPG.