APBN Defisit, Purbaya Sepakat Barantin dan Bea Cukai Barengan Awasi Ekspor-Impor

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui adanya penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Baik Bea Cukai dan Barantin bakal berkolaborasi dalam mendukung biosekuriti nasional, meningkatkan kualitas layanan ekspor-impor, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui integrasi sistem dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyampaikan berbagai program prioritas yang tengah dikembangkan mulai dari penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina dengan Bea Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan sarana prasarana, laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina.

“Saya datang bersilaturahmi dengan Pak Menteri Keuangan untuk membahas integrasi pelayanan agar pengawasan karantina semakin efektif,” ujar Karding dalam siaran pers, dikutip Senin (27/7/2026).

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Pemerintah mendukung penguatan kapasitas Barantin mengingat perannya yang strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional dan mendukung kelancaran perdagangan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap penguatan program perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah dan skala prioritas pembangunan.

"Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas," kata Purbaya.

Dalam arahannya, Menkeu menilai penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar negeri perlu menjadi prioritas awal dalam memperkuat sistem biosekuriti nasional.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Pemerintah Punya Tiga Opsi Hadapi Tekanan Fiskal, Salah Satunya Tambah Utang

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkeu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pemindaian (scanner) secara terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendorong efisiensi investasi pemerintah.

"Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran," ucap dia.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengarahkan agar Barantin, Bea Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) memperkuat koordinasi teknis guna memastikan kesiapan sistem, prosedur operasional, dan mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan dilaksanakan secara menyeluruh.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat serta pelaku usaha.