- Menko Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memprioritaskan program dedieselisasi senilai 13,3 miliar dolar AS pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Jakarta.
- Program transisi energi tersebut bertujuan mengubah pembangkit listrik tenaga diesel di pulau-pulau kecil menjadi berbasis tenaga surya.
- Pemerintah membuka peluang kerja sama penyediaan teknologi, barang modal, dan pembiayaan dengan Jerman untuk mendukung proyek energi terbarukan.
Suara.com - Pemerintah merencanakan program dedieselisasi untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik berbasis diesel di pulau-pulau kecil. Pembangkit tersebut akan diarahkan untuk beralih menggunakan energi surya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto, mengatakan program dedieselisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendorong transformasi energi.
"Dan prioritas tahun ini adalah 13,3 miliar dolar AS yang kita sebut dedieselisasi. Jadi untuk mengubah pembangkit listrik di pulau-pulau kecil dari diesel menjadi tenaga surya. Jadi saya kira ini sesuatu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Airlangga kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Airlangga menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Federal Minister for Economic Cooperation and Development Jerman, Reem Alabali-Radovan, beserta delegasi bisnis Jerman di Jakarta.
Menurut Airlangga, program tersebut menjadi salah satu peluang kerja sama dengan Jerman. Indonesia membutuhkan teknologi dan barang modal untuk menjalankan transformasi energi, termasuk pengembangan pembangkit berbasis tenaga surya.
Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pengembangan industri berbasis energi surya sekitar 100 gigawatt dalam dua hingga tiga tahun.
"Jadi artinya mereka membutuhkan banyak teknologi, banyak barang modal, dan ini terbuka untuk partisipasi Jerman. Karena ini adalah transformasi yang baru saja diumumkan Presiden beberapa hari lalu," ucapnya.
Airlangga mengatakan, kebutuhan teknologi dan barang modal tersebut membuka peluang bagi perusahaan Jerman untuk ikut berpartisipasi dalam transformasi energi di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan delegasi Jerman, kedua pihak juga membahas pengembangan proyek-proyek energi terbarukan.
Airlangga menyebut, Jerman memiliki keunggulan dalam riset terapan, precision manufacturing, standar industri, serta teknologi.
Selain teknologi, pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan untuk mempercepat proyek energi hijau.
Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman bekerja sama dengan KfW, bank pembangunan Jerman.
"Dan untuk pembiayaan, Indonesia sudah memiliki pengalaman dengan KfW. Biasanya untuk sektor swasta KfW dapat memberikan pembiayaan untuk barang modal. Jadi saya kira ini sesuatu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Indonesia," tuturnya.
Program dedieselisasi tersebut juga menjadi bagian dari agenda transisi energi Indonesia melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Airlangga sebelumnya mengungkapkan Indonesia baru memanfaatkan sekitar 3,9 miliar dolar AS dari komitmen pendanaan JETP sekitar 21,4 miliar dolar AS.
Ia mengakui, progres pemanfaatan pendanaan JETP masih lambat sehingga pemerintah perlu bergerak lebih cepat.
Salah satu tantangannya berkaitan dengan ekosistem proyek, termasuk power purchase agreement atau perjanjian jual beli tenaga listrik.