- Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan defisit APBN 2026 meningkat menjadi 2,85 persen terhadap PDB di Jakarta.
- Peningkatan proyeksi defisit tersebut disebabkan oleh tingginya dinamika ekonomi global, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas.
- Realisasi defisit APBN per 31 Agustus 2026 tercatat mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan melebar ke 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi defisit APBN ini naik dari target awal yang didesain sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Defisit APBN adalah kondisi di mana Belanja Negara lebih besar dari Pendapatan Negara.
Menkeu Suahasil mengungkapkan, penyesuaian outlook defisit tersebut tidak terlepas dari tingginya dinamika ekonomi global, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar mata uang yang bergerak sangat cepat.
"APBN 2026 awalnya didesain dengan defisit 2,68 persen dari PDB. Dengan seluruh kebutuhan kita dan perubahan asumsi-asumsi makro yang terjadi, kita proyeksikan di akhir tahun akan meningkat defisitnya mencapai 2,85 persen dari PDB," ujar Suahasil dalam acara ANTARA Business Forum yang digelar di Jakarta, dikutip Kamis (24/9/2026).
Bendahra Negara menjelaskan bahwa tiga sumber tantangan utama dunia saat ini datang dari faktor geopolitik dan dinamika perdagangan global.
Menurutnya, kondisi ini memicu volatilitas harga komoditas serta pergerakan suku bunga berbagai negara secara cepat, yang pada akhirnya memengaruhi postur penerimaan dan pengeluaran negara.
Kendati defisit APBN membengkak, pemerintah memastikan APBN tetap dikelola secara fleksibel dan adaptif untuk menjalankan perannya sebagai penyerap kejutan (shock absorber) perekonomian demi melindungi masyarakat.
"Kebijakan fiskal harus bisa adaptif, dia harus bisa menjadi shock absorber, menjadi agent of development dan terus menjaga fiscal sustainability-nya sehat dalam jangka pendek dan sehat dalam jangka panjang, harus mendorong prioritas pembangunan tapi melindungi masyarakat dalam jangka pendek," tegas Suahasil.
Di sisi lain, Suahasil telah mengumumkan defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Menkeu Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Defisitnya Rp 240,1 triliun dan itu adalah 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Suahasil mengumumkan, Pendapatan Negara mencapai Rp 2.955,69 triliun atau naik 25,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara Belanja Negara mencapai Rp 2.295,7 triliun atau tumbuh 17,1 persen yoy.
Untuk Pendapatan Negara, ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 1.409,0 triliun atau tumbuh 24,1 persen yoy. Penerimaan Perpajakan dibagi lagi menjadi Penerimaan Pajak Rp 1.409,0 triliun atau naik 24,1 persen yoy, serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 210,2 triliun atau naik 7,8 persen.
Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 435,1 triliun atau tumbuh 41,7 persen yoy. Lalu Penerimaan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun atau tumbuh 21,6 persen.
Untuk Belanja Negara, Ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.791,5 triliun atau tumbuh 29,0 persen yoy. Belanja Pemerintah Pusat terbagi dalam Belanja Kementerian-Lembaga (K/L) sebesar Rp 912,4 triliun atau naik 33,0 persen yoy, serta Belanja non K/L Rp 879,1 triliun atau naik 25,1 persen.
Kategori Belanja Negara juga mencakup Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 504,3 persen atau turun 11,8 persen secara yoy.
Di sisi lain Keseimbangan Primer per 31 Agustus 2026 tercatat surplus sebesar Rp 154,0 triliun. Sedangkan Pembiayaan Anggaran mencapai Rp 473,5 triliun.