- PK-CAA tercatat mengantar Dody ke Singkawang dan Bener Meriah.
- Rute penerbangan lain memunculkan pertanyaan soal transparansi APBN.
- Biaya dan frekuensi penggunaan jet belum terungkap secara lengkap.
Suara.com - Penggunaan pesawat jet Cessna Citation Longitude C700 bernomor registrasi PK-CAA oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam sejumlah kunjungan kerja mulai memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efisiensi anggaran perjalanan dinas pemerintah.
Sorotan tidak hanya tertuju pada penggunaan pesawat nonkomersial untuk menjangkau sejumlah daerah, tetapi juga pada mekanisme pembiayaan fasilitas penerbangan tersebut yang disebut melibatkan anggaran lintas kementerian.
Berdasarkan data yang dimiliki Suara.com, Dody tercatat menggunakan pesawat PK-CAA saat melakukan kunjungan kerja ke Singkawang, Kalimantan Barat, pada 28 Mei 2026.
Data tersebut diperkuat pemberitaan Humas Polri pada 29 Mei 2026 yang menyebut Dody tiba di Bandara Singkawang menggunakan pesawat Cessna Citation Longitude C700 dengan registrasi PK-CAA.
Perjalanan serupa juga terjadi pada 8 Juli 2026. Saat itu, Dody bersama rombongan tiba di Bandara Rembele untuk meninjau jalan dan jembatan Tajuk Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menggunakan pesawat dengan registrasi yang sama.
Sorotan semakin meluas setelah akun Instagram @julia_4j yang mengaku sebagai pegawai Kementerian PU mengunggah informasi mengenai riwayat perjalanan pesawat tersebut.
Dalam pemberitaan Suara.com pada 26 Agustus 2026, unggahan itu disebut memuat sejumlah rute penerbangan yang diduga berkaitan dengan perjalanan dinas Dody, termasuk Labuan Bajo, Maumere, dan Ende di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dody juga terpantau melakukan perjalanan pesawat dari Meulaboh, Aceh, menuju Sumatera Barat. Rangkaian perjalanan Jakarta-Aceh-Sumatera Barat-Sumatera Utara-Jakarta itu terjadi pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Dody memberikan klarifikasi pada 22 Juli 2026. Dia membantah menggunakan pesawat sewaan pribadi dari perusahaan swasta.
Menurutnya, pesawat yang digunakan merupakan aset negara milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dioperasikan untuk keperluan kalibrasi penerbangan.
Dody beralasan penggunaan pesawat nonkomersial diperlukan karena sejumlah daerah yang dikunjungi tidak memiliki akses penerbangan komersial. Selain itu, padatnya agenda membuat dirinya harus berpindah ke beberapa provinsi maupun kabupaten dalam satu hari.
Dia bahkan menyebut dalam sehari bisa mengunjungi dua hingga tiga provinsi untuk memantau proyek infrastruktur.
Dody juga menjelaskan pembiayaan penggunaan pesawat tersebut melibatkan anggaran antarkementerian yang sama-sama bersumber dari APBN.
Perjalanan Dody saat melakukan kunjungan kerja ini boleh dibilang tidak murah. Berdasarkan tarif penerbangan Cessna Citation Longitude milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan, biaya operasional pesawat tersebut mencapai US$5.500 per jam.
Dengan asumsi kurs Rp18.140 per dolar AS, biaya tersebut setara dengan sekitar Rp99,77 juta untuk setiap jam penerbangan.