SuaraCianjur.Id- Harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) dalam komoditas beras kini sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menyampaikan hal tersebut setelah selesai mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.
Mengutip dari laman Suara.com, "Salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian yang satu lagi harga eceran tertinggi," jelas Arief kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Harga terbaru gabah kering di tingkat petani hingga di penggilingan sebagai berikut:
1. Harga gabah kering panen (GKP): Rp. 5.000 (Di tingkat petani)
2. Harga gabah kering panen (GKP): Rp. 5.100 (Di tingkat penggilingan)
3. Harga gabah kering giling (GKG): Rp. 6.200 (Di tingkat penggilingan)
4. Harga gabah kering giling (GKG): Rp. 6.300 (Di gudang Perum Bulog)
Arief pun merincikan derajat sosoh, kadar air, butir menir hingga butir patah untuk beras yang berada di gudang Perum Bulog.
Baca Juga: Inilah 5 Jajaran Hidangan Seafood Terenak di Dunia, Pempek Jadi Salah Satunya Lho!
"Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950," imbuh Arief.
Untuk perhitungan harga eceran tinggi (HET), ditetapkan menggunakan sistem zonasi. Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi masuk pada zona 1.
Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Dan Zona 3, Maluku dan Papua.
"Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera," jelasnya.
Sebelumnya, saat melihat panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Badan Pangan Nasional diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghitung harga GKP yang ideal bagi para petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah. (*)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
Pramono Anung: Jakarta Dirancang Jadi Kota Global yang Ramah Warga
-
Dirampok Rp3,5 Juta, Diikat lalu Dibakar Hidup-Hidup, Petani di OKU Selatan Tewas
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Prediksi Prancis vs Irak: Singa Mesopotamia Janjikan Perlawanan Sengit
-
Kata-kata Salah Bikin Timnas Mesir Cetak Rekor Piala Dunia 2026
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Rangkaian Skincare Viva untuk Remaja Atasi Masalah Kulit di Masa Pubertas
-
Berpisah, Bangkok United Tak Perpanjang Kontrak Pratama Arhan
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!