SuaraCianjur.Id- Harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) dalam komoditas beras kini sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menyampaikan hal tersebut setelah selesai mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.
Mengutip dari laman Suara.com, "Salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian yang satu lagi harga eceran tertinggi," jelas Arief kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Harga terbaru gabah kering di tingkat petani hingga di penggilingan sebagai berikut:
1. Harga gabah kering panen (GKP): Rp. 5.000 (Di tingkat petani)
2. Harga gabah kering panen (GKP): Rp. 5.100 (Di tingkat penggilingan)
3. Harga gabah kering giling (GKG): Rp. 6.200 (Di tingkat penggilingan)
4. Harga gabah kering giling (GKG): Rp. 6.300 (Di gudang Perum Bulog)
Arief pun merincikan derajat sosoh, kadar air, butir menir hingga butir patah untuk beras yang berada di gudang Perum Bulog.
Baca Juga: Inilah 5 Jajaran Hidangan Seafood Terenak di Dunia, Pempek Jadi Salah Satunya Lho!
"Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950," imbuh Arief.
Untuk perhitungan harga eceran tinggi (HET), ditetapkan menggunakan sistem zonasi. Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi masuk pada zona 1.
Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Dan Zona 3, Maluku dan Papua.
"Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera," jelasnya.
Sebelumnya, saat melihat panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Badan Pangan Nasional diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghitung harga GKP yang ideal bagi para petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah. (*)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Dukung Makan Bergizi Gratis, Unhas Siap Jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur
-
5 Sifat Orang yang Lahir di Bulan Mei, Tenang tapi Penuh Keteguhan
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Achmad Zaky Dorong Pertukaran Pelajar IndonesiaMalaysia: Pendidikan adalah Investasi Terbesar
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
4 Poin Utama Penolakan Warga Terhadap Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah di Kayumanis
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat