Waspada Penumpang Gelap di PDIP, Kata Ganjar Pranowo soal Isu Jokowi Ketum

Suara Denpasar - Belakangan muncul isu dukungan kepada Joko Widodo merebut posisi Ketua Umum PDIP pada 2024 mendatang. Menanggapi itu, politikus PDIP Ganjar Pranowo menyebut ada upaya pihak luar yang ingin mengadu domba di internal partai. 

Gubernur Jawa Tengah ini meminta semua untuk waspada. Sebab, menurutnya ada penumpang gelap yang ingin menciptakan hubungan disharmoni di internal paratai berlogo banteng bermoncong putih ini.

"Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," katanya dikutip dari Antara, Senin (31/10/2022).

Ganjar meyakini bahwa Jokowi merupakan sosok orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.

Dia menegaskan Ide Jokowi sebagai Ketum PDIP adalah ngawur yang muncul dari orang yang tak paham relasi antar sosok di tubuh partai.

"(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah 'kengawuran' dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono," ujarnya.

Soal suksesi ketua umum, dia mengatakan sudah diatur dalam kongres partai sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.

Dia meminta para pendukung Jokowi ikut melawan munculnya isu tersebut. 

Menurutnya isu tersebut harus dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang.

Baca Juga: Ngeles! Isa Zega Kini Takut Dipenjara: Tumpengan Bukan untuk Nikita Mirzani, tapi Buat Ein Eim

"Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," ucapnya.

Ganjar juga mengatakan ada nuansa penumpang gelap dan adu domba terkait munculnya isu itu. Hal itu karena adanya sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.

Dia berharap agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.

"Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai," ujarnya.