Suara Denpasar - Pasca pandemi kunjungan WNA Bali mulai meningkat. Tak terkecuali WNA dari Rusia dan Ukraina.
Sayangnya saat ini WNA Rusia dan Ukraina sering membuat masyarakat Bali hilang respek.
Hal itu karena mereka sering melakukan tindakan melawan hukum mulai dari tidak tertib berlalulintas hingga menyalahgunakan izin tinggal.
Tentang fenomena itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI untuk mencabut visa on arrival (VoA) atau visa kunjungan bagi WNA Rusia dan Ukraina.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPD RI Bali Arya Werdakarna atau AWK menilai tidak semudah yang dibayangkan Koster.
Menurut dia terkait visa tidak ada urusannya dengan Kementrian melainkan urusan kepala negara yang telah disepakati dalam rapat antar kepala negara.
Lebih kanjut AWK mengatakan apabila Bali ingin mencabut visa Rusia dan Ukraina akan mendapat perlawanan dari Provinsi lain yang berkepentingan dengan WNA atau investor asal Rusia dan Ukraina.
Sebab, AWK menjelaskan apabila visa itu dicabut maka tidak hanya berlaku untuk Bali tetapi berlaku untuk seluruh Indonesia.
Karena visa berlaku untuk negara bukan untuk suatu Provinsi saja.
Baca Juga: Proyek Barunya Dinanti-nanti! Ini 3 Drama yang Dibintangi Han So Hee
"Gak semudah itu, makanya saya ketawa aja, gak usah yang namanya terlalu berambisi ingin cabut, usulkan sih boleh, tapi saya pesimis akan hal itu bisa dilaksanakan," ujarnya saat ditemui di Kantor DPD RI Bali, Jum'at (17/3/2023) sore.
Bahkan dia mengatakan apabila Koster ngotot untuk mencabut visa WNA Rusia dan Ukraina maka dia sendiri yang akan mengggalkan.
"Dalam bahasa gagahnya akan digagalkan oleh AWK, kantor ini (DPD RI BALI) akan gagalkan ide untuk pencabutan visa itu. Karena ada 37 Provinsi lain punya berkepentingan sendiri," tegas pria yang terpilih menjadi Anggota DPD RI Bali tahun 2019 dengan perolehan suara tertinggi yaitu 742.741 suara. (*/Ana AP)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Prajurit dan Persit Yonif 413/Bremoro Galang Bantuan untuk Korban Gempa NTT
-
Wajah Baru Bogor Barat, 6 Stasiun Kereta Siap Garap Jalur Parung Panjang - Jasinga
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan