Protes soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Adian PDIP Sentil Mendag hingga Menteri UMKM: Peran Mereka yang Harusnya Dievaluasi!

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) melarang adanya kegiatan impor pakaian bekas di Tanah Air.  Larangan itu dikeluarkan setelah marak tren thrifting alias kegiatan mencari atau membeli barang-barang bekas untuk digunakan lagi. 

Dikeluarkannya larangan impor pakaian bekas langsung digubris oleh Anggota DPR RI Adian Napitupulu. Eks aktivis 98 yang kini menjadi politisi PDIP itu pun menolak keras adanya larangan yang dikeluarkan pemerintah soal impor pakaian bekas. 

Adian seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/3) mengaku sempat membeli jas bekas di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Jas bekas yang dibelinya itu dipakai saat dirinya dilantik menjadi anggota DPR RI. 

"Saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang dibeli di Gedebage," katanya di Jakarta,  Kamis kemarin.

Sebagai pencinta  baju thrifting, Adian pun masih bingung di mana letak salahnya dari bisnis impor baju bekas.

"Kalau misalnya ada masalah pajak, ya, tagih pajak," katanya. 

Terkait adanya larangan impor pakaian bekas, Adian menyentil balik kinerja Menteri Perdagangan serta Menteri Koperasi dan UKM.

"Yang dibutuhkan memaksimalkan peran misalnya memaksimalkan peran Menteri Perdagangan. Memaksimalkan peran menteri UMKM, peran mereka saja yang dievaluasi," tegas Sekjen PENA 98 itu.

Lebih lanjut, Adian menyarankan untuk memperkuat pembinaan UMKM jika aktivitas berbelanja pakaian bekas (thrifting) berdampak pada industri tekstil.

Baca Juga: Gandeng SiCepat Ekspres, Baznas Terus Berkomitmen Bantu Masyarakat Tertinggal

"Misalnya pakaian celana, bikin dong yang up to date. UMKM bina dong, didik dong segala macam. Sudah semaksimal apa sih mereka membina itu. Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas, misalnya makanan. Banyak sekali, toh tidak berkembang," katanya. 

(Sumber: Antara)