Ramai Eksplorasi Nikel Raja Ampat, Pandji Pragiwaksono Sebut Boleh Saja Asalkan Bukan di Geopark

Suara.com - Kisruh pembukaan lahan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua akhirnya ikut dikomentari Pandji Pragiwaksono.

Dalam salah satu kontennya di YouTube yang tayang pada 17 Juni 2025, Pandji Pragiwaksono menyebut protes yang datang bukan menandakan bahwa masyarakat tidak mendukung program hilirisasi pemerintah.

"Indonesia itu bukan anti sama gagasan hilirisasi. Bahkan, hilirisasi, yang mana adalah proses untuk tidak lagi hanya menjual mentahnya, tapi diproses sampai jadi sebuah produk sehingga nilainya lebih tinggi, punya nilai tambah, adalah sesuatu yang bahkan oleh gue sendiri udah dibahas di tahun 2016," ujar Pandji.

Pandji Pragiwaksono sendiri paham betul bahwa kebutuhan nikel dunia sedang meningkat karena tren mobil listrik yang mulai ramai dipasarkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Nikel adalah bahan yang dibutuhkan untuk hilirisasi menuju baterai listrik untuk EV. Mobil listrik lagi populer sekali, dan kelihatannya trennya akan bergerak ke arah sana," kata Pandji.

"Mungkin dulu minyak bumi adalah tambang emas untuk industri mobil terdahulu. Sekarang dengan industri mobil listrik, nikel adalah tambang emasnya, dan kita punya banyak," lanjut sang komika.

Namun di sisi lain, program hilirisasi nikel juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apa yang terjadi di Raja Ampat, dianggap Pandji Pragiwaksono sebagai bukti bahwa program hilirisasi nikel yang dilakukan di sana tidak sesuai prosedur.

"Kekhawatiran orang terhadap hilirisasi adalah konsekuensi penambangan dalam rangka hilirisasi tersebut. Jadi ketika di kampanye dan di debat, hilirisasi disebut-sebut nikel, soal baterai dan segala macamnya, orang tuh bukan nggak setuju. Orang lebih khawatir dengan konsekuensi logisnya, yaitu penambangan. Terjadi lah dalam hal, penambangan nikel di Raja Ampat," kata Pandji.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Khawatir Orang Peduli Raja Ampat Cuma karena Benci Rezim Prabowo

Dari semua proyek tambang yang berdiri di Raja Ampat, empat yang sudah dicabut izinnya ternyata berdiri di wilayah konservasi.

"Fakta sebenarnya adalah, memang ini, kalau gue nggak salah ya, jadi ada yang mengeksplorasi tambang nikel di dalam wilayah Geopark, dan ada yang mengeksplorasi tambang nikel di luar wilayah Geopark," beber Pandji.

Hanya proyek pertambangan di Pulau GAG saja yang dijalankan mengikuti peraturan yang berlaku, karena dibuka di luar wilayah konservasi.

"Kalau yang di Pulau GAG, itu memang di luar Geopark," kata Pandji.

Pembukaan lahan tambang di wilayah konservasi Raja Ampat tentu melanggar aturan, mengingat hal itu merupakan hasil kesepakatan dengan UNESCO.

"Yang di wilayah Geopark, ini sebenarnya nggak boleh ditambang," tutur Pandji.

Pembukaan lahan tambang sudah pasti berimbas pada kerusakan alam Raja Ampat, seperti yang terlihat dalam berbagai potret yang tersebar di media sosial.

"Betapa deforestasinya itu, mengenaskan lah. Kondisi biota lautnya, kekayaan lautnya juga terganggu akibat proses eksplorasi ini," jelas Pandji.

Kalau pembukaan lahan tambang di wilayah Geopark dibiarkan, tentu hal itu bakal jadi masalah besar, bahkan bagi pemerintah sendiri.

"Makanya sama pak Bahlil dicabut izinnya yang empat. Nah, empat itu dicabut jelas duduk perkaranya," tutur Pandji.

Namun terkait pembukaan lahan tambang di Pulau GAG, Pandji Pragiwaksono tidak melihat langkah pemerintah sebagai sebuah kesalahan.

Alasannya jelas, Pulau GAG tidak masuk teritori wilayah konservasi yang disepakati di Raja Ampat bersama UNESCO.

"Kalau bukan merupakan wilayah Geopark, sebenarnya boleh ya. Terlepas dari itu merusak alam, ya kalau kayak gitu mah debatnya lebih kepada pemerintah. Kenapa penentuan Geopark-nya seperti itu," papar Pandji.

Kini, tugas masyarakat tinggal mencari tahu bagaimana empat izin pembukaan lahan tambang di wilayah konservasi Raja Ampat bisa diterbitkan.

"Pertanyaannya harus lebih kepada, kenapa empat itu bisa ada di situ at the first place," tandas Pandji.