Buntut Kericuhan Karnaval, Polresta Malang Kota Resmi Haramkan Sound Horeg di Wilayahnya

Suara.com - Suara dentuman bass yang memekakkan telinga dari sound horeg tak akan lagi terdengar di jalanan Kota Malang.

Polresta Malang Kota secara resmi melarang total segala bentuk kegiatan yang menggunakan sound system berdaya ledak tinggi tersebut di seluruh wilayah hukumnya.

Keputusan tegas ini diambil sebagai buntut langsung dari kericuhan yang pecah antara warga dan peserta karnaval di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, beberapa hari lalu.

Larangan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Malang Kota, Kompol Wiwin Rusli, pada Rabu (16/7).

"Betul, [sound horeg] dilarang [di Kota Malang]," tegasnya saat dikonfirmasi.

Menurut Wiwin, keputusan ini bukan tanpa alasan. Pertimbangan utamanya adalah potensi gangguan serius terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat yang kerap ditimbulkan oleh fenomena ini.

Insiden di Mulyorejo menjadi bukti nyata bahwa getaran horeg tidak hanya mengganggu, tetapi juga bisa menyulut emosi hingga berujung kekerasan fisik.

"Pertimbangannya mengganggu kenyamanan masyarakat," ujar Wiwin.

Sanksi bagi para pelanggar pun tidak main-main.

Baca Juga: Fatwa Haram Sound Horeg; Bentuk 'Tamparan' untuk Pemerintah yang Absen

"Sanksinya diamankan di Polresta," katanya, merujuk pada penyitaan seluruh perangkat sound system yang nekat beroperasi.

Teguran Berujung Pengeroyokan

Akar dari larangan tegas ini adalah sebuah insiden yang terjadi pada Minggu 13 Juli 2025 siang.

Saat itu, iring-iringan pawai karnaval yang dilengkapi sound horeg melintas di depan rumah seorang warga bernama RM  di Kelurahan Mulyorejo.

Merasa sangat terganggu karena anaknya sedang sakit, RM spontan berteriak ke arah peserta pawai, meminta mereka mematikan atau setidaknya mengecilkan volume suara.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, menjelaskan kronologi pemicu keributan tersebut.