Malaysia Sudah Sahkan RUU Pekerja Lepas, Rieke Diah Pitaloka Terus Desak Presiden Prabowo

Suara.com - Parlemen Malaysia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig (pekerja lepas) 2025.

Tujuannya untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi lebih dari 1,2 juta warga Malaysia yang bekerja di sektor informal.

Pekerja gig kini diakui sebagai kategori tersendiri dan wajib memiliki perjanjian kerja tertulis.

Menurut Steven Sim Chee Keong selaku Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, undang-undang ini menutup kesenjangan perlindungan tenaga kerja.

Pekerja lepas yang dimaksud mencangkup pengemudi ojek online (ojol) hingga kreator konten digital.

Perusahaan yang menaungi pekerja lepas harus menyediakan kontrak meliputi ketentuan pembayaran, asuransi, serta prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal-hal yang dilarang ialah perubahan tarif sepihak, penonaktifan akun secara sewenang-wenang, serta membatasi pekerja lebih dari satu platform.

Pengadilan Pekerja Gig yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan kemudian dibentuk.

Pekerja yang akunnya ditangguhkan akhirnya untuk pertama kalinya punya hak untuk didengar.

Baca Juga: Gibran Temui Perwakilan Ojol, Publik Soroti Driver Glowing dan Istilah 'Taruna' yang Bikin Curiga

Apabila dinyatakan tidak bersalah, mereka akan diberi kompensasi sebesar separuh dari pendapatan harian rata-rata mereka.

Di sisi lain, Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menaungi Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, serta BUMN tengah mengusahakan hal yang sama.

Gagasan itu diutarakan Rieke Diah Pitaloka setelah Affan Kurniawan yang bekerja sebagai pengemudi ojol meninggal dunia dalam demo pada 28 Agustus 2025.

Bukan berdemo, Affan disebut sedang mengantar makanan ketika mobil barakuda Brimob melindasnya.

Pada Senin, 1 September 2025, Rieke Diah Pitaloka membagikan video korban aksi demo tanggal 28 Agustus lainnya bernama Moh Umar Amarudin.

Rieke Diah Pitaloka menambahkan tulisan 'Viral for Justrice,' 'Ojol Jaga Indonesia,' dan 'Sahkan Perpres Perlindungan Pekerja Platform.'