Lita Gading Minta Uang Pensiun DPR Dihapus, Sebut Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Tak Kompeten

Suara.com - Psikolog Lita Gading tidak hanya menggugat undang-undang pensiun anggota DPR, tetapi juga secara tajam menyoroti kompetensi para wakil rakyat yang akan menikmati dana tersebut.

Dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK), Lita secara spesifik menyebut sejumlah nama artis yang kini duduk di kursi parlemen.

Menurutnya, tidak semua anggota dewan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

"Karena tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya kompetensi," ujar Lita Gading di hadapan wartawan hari ini, Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia pun secara terang-terangan menjadikan Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Melly Goeslaw, hingga Nafa Urbach sebagai contoh.

Bagi Lita, para pesohor tersebut adalah representasi dari anggota dewan yang dinilainya kurang mumpuni dalam bidangnya.

"Itu contoh artis yang tidak mumpuni dalam hal, sorry to say, pendidikannya," keluhnya.

Lita memberikan contoh spesifik mengenai penempatan Mulan Jameela di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi.

Ia membandingkan latar belakang pendidikan Mulan dengan kompleksitas tugas di komisi tersebut, bahkan membandingkannya dengan dirinya sendiri.

Baca Juga: Dewa 19 Band Terlaris Diputar di Spotify, Kangkangi Slank hingga Gigi

"Saya, mohon maaf, S3 lho. Saya nggak sanggup di Ristek dan Teknologi itu, berat lho," tutur Lita Gading.

Lita juga menyentil soal perseteruannya dengan Ahmad Dhani, di mana ia merasa Dhani telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat publik untuk mengintimidasi dirinya.

Ia mengingatkan bahwa ada aturan yang melarang anggota dewan melaporkan masyarakatnya sendiri.

"Seorang anggota DPR tidak boleh melaporkan masyarakatnya. Itu sudah ada di undang-undang," tegas Lita Gading.

Karena itu, ia merasa uang pajak rakyat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai pensiun seumur hidup, bagi para pejabat yang dinilai tidak memiliki kompetensi memadai.

"Kami tidak rela bahwa pajak-pajak itu diberikan kepada anggota-anggota DPR yang kurang kompetensi," tutup Lita.