Dito Mahendra Cucu Mantan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Dicekal KPK 6 Bulan, Bisnisnya Apa ya?

SUARA GARUT - Dito Mahendra, saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, dicekal Ditjen Imigrasi selama 6 bulan.

Pencekalan terhadap Dito Mahendra dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan pencekalan itu, Dito Mahendra yang bernama lengkap Mahendra Dito Sampurno dilarang bepergian ke luar negeri. Pencekalan berlaku sejak 5 April 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023. 

"Masa pencegahan 5 April 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023. Instansi pengusul KPK," ujar Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Ahmad Nursaleh kepada media Sabtu, (8/4/2023).

Dalam kasus TPPU Nurhadi, Dito berstatus saksi. Namun seperti diungkapkan Kabag Pemberitaan Ali Fikri, keterangan Dito sangat diperlukan agar kasus TPPU Nurhadi terang benderang.

Bisnis Dito apa ya? Pertanyaan itu banyak terlontar dari netizen. 

Awalnya Dito disebut sebagai pengusaha kaya. Namun tak banyak orang mengetahui apa saja usahanya. 

Hingga Minggu (9/4/2023) hari ini, media hanya menyebutkan Dito adalah pengusaha kaya yang memiliki sejumlah rumah mewah di Jakarta Selatan.

Dito juga sempat disebut-sebut memiliki saham di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Namun hal ini dibantah oleh Direktur Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana. 

Baca Juga: Bikin Patah Hati, NCT DoJaeJung Rilis Detail B-side Can We Go Back dan Kiss

Diketahui, Dito adalah cucu dari Brijen Sampurno (almarhum). 

Brgijen Sampurno mrupakan salah satu tangan kanan Presiden Soeharto. Selain dipercaya menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan di era Soeharto, ia juga menjadi Direktur Utama TMII. 

Itulah mungkin sebabnya muncul isu bahwa Dito memiliki saham di TMIII.

Sementara ayah Dito bernama Prasetyo Sampurno. Dilihat dari namanya, ayah Dito lah yang merupakan anak kandung Brigjen Sampurno.

Dari penelusuran garut.suara.com, nama Prasetyo Sampurno di id.linkedin.com tercatat sebagai mitra Business Valuation&Advisory di KJPP Anas Karim Rivai & Rekan.

KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) adalah badan usaha dalam jasa layanan penilaian baik penilaian properti maupun penilaian bisnis.