Suara.com - Sejumlah rumah sakit di kota Semarang mengaku belum mendapat pelunasan klaim berobat pasien yang menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnya, rumah sakit harus menanggung beban tunggakan hingga puluhan miliar.
Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, Susi Herawati menyatakan, BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim sejumlah Rp 34 miliar. Hal ini menurutnya sangat mengganggu operasional rumah sakit.
"Dari Januari sampai Agustus 2018, tunggakan sebesar Rp 34 miliar," katanya, saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (27/9/2018).
Jumlah tersebut baginya cukup besar, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk operasional rumah sakit seperti pembelian obat, makanan pasien, air, listrik, telepon, hingga inovasi fasilitas.
"Harapannya Oktober bisa dibayar, kalau belum dibayar, kami akan cari jalan lain, bisa pinjam bank atau melalui kebijakan Wali Kota Semarang," tuturnya.
Hal yang sama dirasakan pula oleh Rumah Sakit Elisabeth Semarang. Direktur Utama RS Elisabeth Semarang, dr. Nindyawan menyampaikan, tunggakan yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakitnya mencapai Rp 13,2 miliar dari bulan Januari sampai Juni 2018.
"Ada tunggakan tapi kami tetap melayani pasien pemegang BPJS kesehatan baik berobat maupun rawat inap. Semoga BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut," terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Semarang dr. Bimantoro menyatakan jika semua klaim rumah sakit sudah terbayarkan sejak Selasa (25/9) lalu. Total pembayaran mencapai Rp 139 miliiar, dan telah dibayarkan kepada 20 rumah sakit. Hanya sisa 5 rumah sakit yang sedang diurus pembayarannya.
Bimantoro mengakui jika selama ini memang ada ketimpangan antara premi iuran dengan klaim tagihan. Di KCU BPJS Semarang, total pendapatan premi mencapai Rp 516 miliar dengan klaim tagihan sebesar Rp 1,7 triliun sampai Agustus 2018.
Baca Juga: IDI Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi : Masih Dihitung
"Rata-rata perbulan premi iuran masuk Rp 64 miliar, yang kami bayarkan untuk klaim tagihan mencapai Rp 219 miliar perbulan. Nah sisanya dibayarkan oleh pemerintah, termasuk tunggakan di 25 RS tersebut," ungkapnya.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Bayi Sering Gumoh? Umumnya Normal, Tapi Wajib Kenali Tanda Bahaya GERD
-
Melawan Angka Kematian Kanker yang Tinggi: Solusi Lokal untuk Akses Terapi yang Merata
-
Atasi Batuk Ringan hingga Napas Tidak Nyaman, Pendekatan Nutrisi Alami Kian Dipilih
-
Jangan Abaikan Kelainan Refraksi, Deteksi Dini Menentukan Masa Depan Generasi
-
Toko Sociolla Pertama di Sorong, Lengkapi Kebutuhan Kecantikan di Indonesia Timur
-
Awali 2026, Lilla Perkuat Peran sebagai Trusted Mom's Companion
-
Era Baru Kesehatan Mata: Solusi Tepat Mulai dari Ruang Dokter Hingga Mendapatkan Kacamata Baru
-
Dokter Ungkap: Kreativitas MPASI Ternyata Kunci Atasi GTM, Perkenalkan Rasa Indonesia Sejak Dini
-
Solusi Bijak Agar Ibu Bekerja Bisa Tenang, Tanpa Harus Mengorbankan Kualitas Pengasuhan Anak
-
Dokter Saraf Ungkap Bahaya Penyalahgunaan Gas Tawa N2O pada Whip Pink: Ganggu Fungsi Otak!