Suara.com - Perdana Menteri India Narendra Modi berada di bawah tekanan permintaan untuk memberlakukan penguncian atau lockdown nasional saat negaranya bergulat dengan wabah Covid-19 terburuk di dunia.
Kementerian kesehatan negara tersebut melaporkan 366.161 kasus baru pada Senin (10/5/2021), pertama kalinya infeksi harian turun di bawah 400 ribu sejak 6 Mei. Total kasus sekarang lebih dari 22 juta sejak pandemi virus corona dimulai.
Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional Amerika Serikat, Anthony Fauci, pun mendukung bahwa India harus memberlakukan penguncian atau lockdown nasional.
"(Negara) Anda harus ditutup. Saya yakin beberapa negara bagian India telah melakukan itu, tetapi Anda perlu memutus rantai penularan, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menutupnya," kata Fauci, dilansir CNN.
Menurutnya, penguncian nasional diperlukan untuk memutus rantai penularan.
"Orang dapat melakukannya selama dua, tiga minggu, empat minggu. Kemudian, segera setelah kasus mulai turun dan Anda memvaksinasi lebih banyak orang, maka Anda bisa mendahului lintasan wabah," sambung Fauci.
Pada Sabtu pekan lalu, Indian Medical Association (IMA) mengatakan pihaknya telah menyerukan penguncian nasional, terencana dengan baik, dan diumumkan sebelumnya 20 hari terakhir.
"Kuncian perlu berlangsung sekitar 10 hingga 15 hari untuk memberikan waktu bagi sistem kesehatan negara yang terlalu tegang untuk memulihkan dan mengisi kembali materi dan tenaga," jelas IMA.
IMA mengatakan jam malam sporadis dan pembatasan lain yang diberlakukan oleh beberapa negara bagian tidak ada gunanya.
Baca Juga: Berduka, Yusril Ihza Mahendra Tidak Tahu Tengku Zul Covid-19
Modi sebelumnya juga memperingatkan bahwa penguncian hanya akan dianggap sebagai upaya terakhir.
"Dalam situasi saat ini, kami harus menyelamatkan negara dari lockdown. Saya akan meminta negara untuk melakukan lockdown sebagai opsi terakhir. Kami harus berusaha keras untuk menghindari lockdown dan fokus hanya pada zona penahanan mikro," katanya pada April lalu.
Terserah negara bagian untuk memutuskan kapan dan bagaimana menerapkan zona ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
AI Masuk Dunia Wellness: Kursi Pijat Canggih Ini Bisa Baca Stres dan Sesuaikan Relaksasi
-
Penelitian Baru: Salinitas Air Minum Berkontribusi pada Risiko Hipertensi
-
Lawan PTM dari Rumah: Mengapa Kampanye Generasi Bersih Sehat Vital Bagi Masa Depan Kita?
-
Mengakhiri Ketergantungan Rujukan, Standar Lab Internasional Kini Tersedia Langsung di Makassar
-
Neuropati Perifer pada Diabetes Banyak Tak Terdeteksi, Pedoman Baru Dorong Peran Aktif Apoteker
-
Transformasi Operasi Lutut: Teknologi Robotik hingga Protokol ERAS Dorong Pemulihan Lebih Cepat
-
Konflik Global Memanas, Menkes Dorong Ketahanan Farmasi Nasional dan Stabilitas Harga Obat
-
Rahasia Produk Kesehatan Laris di Marketplace: Review Positif Jadi Penentu Utama
-
Ini Bahaya Tersembunyi Ikan Sapu-Sapu yang Mengancam Ekosistem Jakarta
-
Apakah Ikan Sapu-Sapu Bisa Dimakan? Ini Bahaya untuk Manusia dan Ekosistem