Novel Baswedan Sentil Luhut Sebab Minta KPK Tak Gampangan Gelar OTT Kasus Korupsi

Suara Joglo - Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membuat heboh lantaran pernyataannya terkait cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat maling uang rakyat.

Luhut menyatakan kalau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gampangan dan terlalu sering digelar KPK itu efeknya tidak bagus. Cara itu, kata dia, justru memiliki dampak jelek bagi negara. Ia justru lebih sepakat kalau sistemnya yang didigitalisasi.

Hal ini disampaikan Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022). Saat itu Luhut menyorot sistem tata kelola keuangan negara yang segera didigitalkan semuanya.

"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah kau," kata Luhut yang disambut tawa tamu undangan dalam acara itu.

Video-video pernyataan Lhut Binsar Pandjaitan ini banyak beredar luas di media sosial. Sejumlah akun official televisi nasional banyak yang mengutipnya lewat potongan-potongan video. 

Luhut melanjutkan, "OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau digital life, siapa yang mau melawan kita," katanya.

"Jadi KPK itu jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, yaahh..,tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan. Menurut saya sudah tidak bisa main-main," katanya menambahkan.

Pernyataan Luhut itu menuai komentar banyak kalangan, termasuk mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Ia mengunggah pemberitaan media online nasional terkait berita pernyataan Luhut itu.

Ia kemudian memotong kutipan Luhut soal konsep bekerja dengan hati ala Luhut itu, dimana Luhut nampak kompromis dengan korupsi dan melempas joke kalau mau bersih sebaiknya ke surga.

Baca Juga: CCTV Ini Ungkap Penyebab Ketua RT Tewas Dalam Lomba Tarik Tambang di UNHAS

Novel lewat akun Twitternya, @nazaqistsha menulis cuitan begini: "Semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atau jangan-jangan dianggap tidak penting?"