Ambil Sikap Soal Airlangga Hartarto, Dewan Kehormatan Yakin Partai Golkar Menang

Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar memutuskan untuk tetap mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung meminta wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk disetop. 

Menurut keterangan resmi yang ditandatangani Ketua Akbar Tandjung dan Sekretaris Anwar Arifin meminta seluruh pengurus partai mulai dari tingkat DPP, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan dan desa untuk menjaga kekompakan. 

"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis Partai, agar dihentikan," tulis Dewan Kehormatan dikutip dari Suara.com, Kamis (3/8/2023).

Dewan kehormatan partai juga meminta seluruh jajaran Partai Golkar untuk fokus menyiapkan Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. 

Pihaknya berharap, perolehan suara dan kursi di setiap daerah dapat meningkat pada pemilu yang akan digelar tahun depan tersebut.

"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," tulis dalam surat tersebut. 

Selain itu, dewan kehormatan juga meminta DPP Partai Golkar menyusun strategi dan langkah konkret untuk memastikan kemenangan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

"Karena itu DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bag para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasi dan kampanye Pemilu," bunyi surat tersebut.

Berikutnya meminta DPP Partai Golkar untuk konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga selesai. 

Baca Juga: 4 Drama Kolosal yang Diperankan Song Yi, Ada Joy of Life

Terakhir, menjalankan amanat Munas dan Rapimnas untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi.