Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap Anies Baswedan dan siapapun elite politik dapat menjaga dinamika politik agar tidak bertensi tinggi.
Harapan Doli itu menyusul pernyataan Anies soal ada seorang menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi. Meski demikian, Anies tak menyebut nama siapa sosok Menko tersebut.
"Sebaiknya di antara kita elite politik betul-betul beri statement yang clear and clean. Jangan timbulkan tafsir politik apalagi ini bisa mengarah ke personal," kata Doli di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).
Doli memandang, pernyataan Anies tidak jelas ditujukan kepada siapa. Karena itu pernyataan mantan gubernur DKI Jakarta tentu akan menimbulkan tafsir berbeda. Kebenarannya pun juga menjadi dipertanyakan.
"Gak jelas siapa, belum tentu juga yang diduga betul. Itu kan harus klarifikasi. Jadi jangan sampai timbulkan polemik baru di elite. Bisa jadi polemik di publik, bisa ganggu segala macam," ujar Doli.
Doli mengingatkan sebaiknya saat ini para elite politik berkonsenteaai dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga kepada tahapan Pemilu 2024.
"Jadi sebisa mungkin lah menghindari potensi konflik, pertikaian, itu akan lebih baik," kata Doli.
Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.
Baca Juga: Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Begini Respons Airlangga Hartarto
"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).
Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.
Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.
Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.
"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.
"Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang ini menyelamatkan semangat reformasi 1998," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Begini Respons Airlangga Hartarto
-
Sulitnya Jadi Anies Baswedan yang Bakal Maju di Pilpres 2024, Berkumpul Saat Sholat di Masjid pun Disorot
-
Mahfud MD: Kasus Mario Dandy Tak Bisa Pakai Restorative Justice
-
Terlihat Blusukan ke Pasar Gede Solo, Kaesang Ngaku Sedang Kampanye Buat Gantikan Posisi Gibran
-
Cek Fakta: Anies Baswedan Sembunyikan Uang Rakyat 560 Miliar, Berhasil Disita?
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024