Suara.com - Partai Demokrat menilai pembentukan koalisi besar bakal menghadapi jalan terjal yang tidak mudah. Terlebih soal mekanisme penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.
Kerumitan menentukan paslon itu tampak dari keinginan masing-masing partai di koalisi besar untuk memajukan kader terbaik mereka menjadi capres.
Diketahui, saat ini koalisi besar diwacanakan berisi gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Terbaru PDIP disebut-sebut siap bergabung.
"Saya pikir sih, saya pikir tidak mudah untuk bergabung semuanya di situ karena ini kan pilpres, semuanya juga tokoh yang, semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, ya kan," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Kamis (6/4/2023).
Menurut Syarief titik temu koalisi besar agar mudah terbentuk dan bertahan menuju 2024 ialah kerelaan masing-masing partai agar tidak ego.
"Jadi pertanyaannya apakah partai tertentu itu mau merelakan, mau mengorbankan kadernya untuk tidak menjadi sesuatu, kan begitu," ujar Syarief.
Syarief turut berkomentar soal kemungkinan koalisi besar menghadirkan Gerindra dan PDIP. Di mana dua partai ini sama-sama ingin kader terbaik mereka yang diusung menjadi capres. Gerindra sudah jelas mengusung Prabowo Subianto. Sementara PDIP, walau belum ada nama, mereka memastikan mengusung kader sendiri.
"Ya iya kan, siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau jadi cawapres, ya kan. Jadi banyak yang menjadi pertimbangan, tidak mudah, tapi biarkan sajalah gapapa," kata Syarief.
Berdua saja Sulit, Apalagi Berlima
Baca Juga: Demokrat Tak Risau Kehadiran Koalisi Besar Bikin NasDem Putar Haluan
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid realistis menganggap wacana pembentukan koalisi besar akan terbentur sulitnya menentukan pasangan capres dan cawapres.
Ia memandang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak semudah dibayangkan untuk melebur menjadi satu dengan Koalisi Gerindra-PKB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurutnya bergabungnya dua koalisi itu memang serba memungkinkan, namun di satu sisi harus realistis.
Jazilul mengatakan fakta saat ini ialah antara KIB dan KKIR belum menentukan siapa capres dan cawapres. Kedua koalisi masih mengalami kesulitan.
"Jadi kerumitannya ada di situ," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Ia lantas tidak membayangkan apabila koalisi digabung menjadi koalisi besar maka kerumitan yang ada juga akan ikut membesar.
"Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan. Apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," tutur Jazilul.
Berita Terkait
-
Demokrat Tak Risau Kehadiran Koalisi Besar Bikin NasDem Putar Haluan
-
Tanggapi Wacana Koalisi Besar Pendukung Pemerintah, PKS Santai: Monggo, Cool Saja
-
'Jenderal Tapi Begal Partai' Demokrat Sebut Moeldoko Bikin Malu Purnawirawan TNI
-
Meski Ada Wacana Koalisi Besar, Prabowo Tetap Jadi Capres Gerindra
-
Koalisi Besar Dianggap Rumit oleh PKB, Gerindra: Tidak Alot, Pemikirannya Masih Sama
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024