Ganjar Jadi Capres PDIP, Berikut Kontroversinya: Suka Nonton Film Porno hingga Tolak Timnas Israel di Indonesia

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai bakal calon presdien 2024 dari PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam rapat DPP PDIP ke-140 di Istana Batu Tulis, Bogor.

"Menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP," ujar Megawati dalam yang disiarkan lewat akun YouTube PDIP, Jumat (21/4/2023).

Sebelum Ganjar resmi diusung oleh PDIP menjadi Capres 2024, ada peryataan Gubernur Jateng yang sempat menuai kontroversi di masyarakat.

Berikut kontroversi Ganjar yang dirangkum Saura.com dari Izin Pabrik Semen hingga menolak Timnas Israel main di Piala Dunia U-20 di Indonesia.

1. Izin Pabrik Semen di Rembang

Tahun 2017, Ganjar Pranowo menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 untuk Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Gara-gara izin pembangunan pabrik semen itu, Ganjar Pranowo banjir gugatan seperti dari lembaga pelestarian lingkungan.

Terkait itu, Ganjar justru mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan terbitnya izin penambangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Menonton Film Porno

Baca Juga: Bakal Hadapi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Diumumkan PDI Perjuangan Sebagai Capres 2024

Ganjar Pranowo mengaku blak-blakan menonton film porno. Ia menilai hal itu wajar. Sebab, seseorang yang sudah dewasa wajar jika suka menonton porno.

“Saya kan dewasa, salah saya di mana? Lha wong saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri. Kan yang enggak boleh itu ngirim," tutur Ganjar Pranowo.

Pengakuan Ganjar Pranowo itu menjadi kontroversi dan mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

3. Kebijakan Dua Hari Jateng di Rumah Saja

Ganjar Pranowo pernah mengeluarkan surat edaran (SE) yang menuai kontroversi. SE itu berisi Jateng di Rumah Saja selama dua hari dari tanggal 6-7 Februari 2021.

Surat edaran tersebut bernomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.