Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang blak-blakan mengatakan akan cawe-cawe jelang Pemilu 2024 mendapatkan reaksi keras dari sejumlah politikus partai politik oposisi.
Salah satu elit Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dinilai tidak tepat dan cenderung berlebihan.
Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Jokowi itu bukanlah sesuatu yang positif. Sebab itu menunjukkan dirinya sebagai presiden tidaklah netral dalam urusan Pemilu 2024.
Terlebih, lanjut Kamhar, selama ini Jokowi diketahui meng-endorse sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden.
"Beliau aktif meng-endorse capres tertentu dan berada dibalik pembentukan poros koalisi tertentu. Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi, (aksi cawe-cawe) tak bisa dibenarkan," ujar Kamhar melalui keterangan tertulis pada awak media, Selasa (30/5/2023).
Reaksi tak kalah keras juga ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam video pernyataannya pada awak media, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, langkah Jokowi yang ikut cawe-cawe pada Pemilu 2024 sangat berbahaya.
Menurut dia, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang presiden, sebab sosok presiden haruslah netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Bahkan, Mardani meminta sang presiden untuk 'tak sok tahu'.
“Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu,” ucap Mardani Ali Sera.
Menurut dia, presiden seharusnya fokus saja memastikan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia berlangsung dengan aman, luber dan jurdil.
Baca Juga: Perintah Jokowi ke Kapolri: Berantas Oknum Backing TPPO
“Setiap zaman itu ada orangnya, pak Jokowi fokus saja, itu pun sudah beratm” lanjutnya.
Mardani juga optimistis Indonesia akan mendapatkan sosok presiden yang lebih baik, jika presiden bekerja dalam koridor yang benar jelang Pemilu 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan tetap cawe-cawe jelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan ketika Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media dan content creator di Istana Negara, pada Senin (29/5/2023).
Namun Jokowi menegaskan, ia akan cawe-cawe dalam arti yang positif, yakni demi kepentingan banda dan negara. Presiden juga memastikan, dalam melakukan hal tersebut, ia tidak akan melanggar aturan yang berlaku.
"Saya tidak akan melanggar aturan (saat cawe-cawe). Saya tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," tandas Presiden Jokowi.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
Perintah Jokowi ke Kapolri: Berantas Oknum Backing TPPO
-
Dipuji Warganet, Gibran Rakabuming: Gak Bisa, Saya Luar Dalam Sombong, Tangan Besi, Bocil Dinasti Aji Mumpung
-
DPR RI Ingatkan Caleg dan Parpol Tak Gunakan Dana dari Jaringan Narkoba saat Pemilu 2024: Tidak Bisa Ditolerir
-
Jangan Terjebak dalam Salah Pengertian, Ini Pemahaman yang Tepat tentang 'Cawe-Cawe' Menurut Jokowi
-
PDIP Persilakan Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bambang Pacul Beberkan Alasannya
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024