Suara.com - Prabowo Subianto dan Mahfud MD dinilai lebih baik mundur dari jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran keduanya resmi mendaftar untuk berkompetisi dalam ajang Pilpres 2024.
Hingga saat ini, Prabowo masih menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan), sementara Mahfud menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menko polhukam).
Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, secara aturan memang tidak ada yang menyebut menteri harus mundur bila mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
"Karena memang dibolehkan oleh KPU," kata Agung dalam pesan singkat yang diterima Suara.com, Jumat (27/10/2023).
Namun, Agung menilai, bila Prabowo dan Mahfud rela mundur dari jabatan menteri akan meminimalisasi penggunaan instrumen negara.
"Secara politis, suka atau tidak, sesungguhnya jika Prabowo dan Mahfud mundur ini pembelajaran atau preseden baik bagi capres-cawapres di masa depan yang kelak akan bertarung," jelas Agung.
Selain itu, Agung menambahkan mundurnya Prabowo dan Mahfud sebagai menteri kabinet Jokowi akan memberikan edukasi politik bagi masyarakat.
"Secara sosiologis mundurnya Prabowo dan Mahfud penting agar publik juga ikut terdidik secara politik tentang bagaimana seharusnya pengelolaan kekuasaan atau pemerintahan yang baik dan serta bersih (good and clean governance)," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo resmi mendaftar bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI pada 25 Oktober 2023. Keduanya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.
Koalisi ini terdiri dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Demokrat, PSI, Partai Garuda dan Partai Prima.
Sementara Mahfud diusung sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ganjar dan Mahfud juga sudah mendaftar ke KPU pada 19 Oktober sebagai pasangan capres-cawapres.
Ganjar-Mahfud diusung maju oleh PDIP, PPP, Perindo dan Partai Hanura.
Berita Terkait
-
Janji Berantas Judi Online jika Menang Pilpres, Cak Imin: Tak Ada yang Bisa Menolong kecuali Pemerintah
-
Survei Indikator: 47,6% Masyarakat Khawatirkan Dinasti Politik di Indonesia
-
Elektabilitas Capres Versi Indikator: Prabowo 37%, Ganjar 34,8%, Anies Baswedan 22,3%
-
Relawan Ganjar-Mahfud Deklarasikan Janji Tak Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024