Suara.com - Status Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) bersama Prabowo terancam gagal jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Ketua MK, Anwar Usman CS terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Pelanggaran kode etik yang dimaksud di sini adalah bagaimana pihak MK menyetujui perubahan aturan batas usia capres-cawapres yang tadinya minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Perubahan aturan tersebut telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Meski begitu, sampai saat ini, Jimly Asshiddiqie sebagai ketua MKMK belum mau menjelaskan putusan MKMK lebih jauh. Jimmy meminta publik untuk menantikan pernyataan resmi.
“Nanti tolong dilihat di putusan yang kami baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu ada pengaruhnya ke putusan MK sehingga berpengaruh terhadap pendaftaran capres.” Ujar Jimly usai memimpin sidang laporang di Gedung MK.
Namun, dapat dipastikan bahwa putusan MKMK tidak akan lebih dari tanggal 7 November 2023 mengingat 8 November merupakan batas akhir pengusulan pasangan calon pengganti.
Dugaan pelanggaran kode etik
Kasus dugaan pelanggaran kode etik ini bermula saat Anwar Usman, Ipar Presiden Jokowi mengabulkan gugatan dari Almas Tsaqibbiru Re A yang meminta batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
Kala itu, sebenarnya ada 11 gugatan soal batas usia capres-cawapres yang masuk, tetapi Anwar hanya memutuskan untuk menyetujui satu poin itu saja.
Baca Juga: PDIP: Prabowo-Gibran Adalah Cerminan Neo Orde Baru
Apabila nantinya Anwar Usman CS terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan kembali ke awal, maka status Gibran Rakabuming sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) bisa terancam.
Pasalnya, putra sulung dari Presiden Jokowi itu diketahui baru berusia 36 tahun. Ia berhasil mendaftarkan diri sebagai Cawapres bersama Prabowo sebagai Capres karena pengalamannya memimpin Solo.
Demkian informasi mengenai perkiraan nasib Gibran Rakabuming setelah Ketua MK diputuskan bersalah. Mari nantikan hasilnya pada tanggal tujuh mendatang sesuai janji dari MKMK.
Kontributor : Hillary Sekar Pawestri
Berita Terkait
-
PDIP: Prabowo-Gibran Adalah Cerminan Neo Orde Baru
-
Profil Whulandary Herman, Putri Indonesia 'Tampar' Pembelaan Miss Israel
-
Berapa Gaji Anggota DPR RI? Syamsuar Rela Lepas Kursi Gubernur Demi ke Senayan
-
Djarot PDIP: MK Dikebiri Demi Syahwat Kekuasaan Dan Cinta Terhadap Keponakan
-
Debat Panas Whulandary Herman Vs Miss Israel Soal Serangan ke Palestina, Kekuatan Warganet Diuji
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024