ICMI Jakarta Kecam Candaan Zulhas Tentang Shalat

Suara.com - Pernyataan Zulkifli Hasan saat berpidato di hadapan ratusan peserta Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Semarang, Selasa (19/12/2023) menuai banyak kecaman, salah satunya dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi DKI Jakarta.

“Sebagai seorang ketua umum partai dan beragama Islam, tidak sepantasnya dia berkata seperti itu hanya untuk mengkampanyekan Prabowo di depan orang banyak,” kata Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda ICMI Provinsi DKI Jakarta, Hasreiza atau yang lebih dikenal sebagai Reiza Patters, Rabu (20/12/2023).

Reiza menjelaskan, ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan itu. Yang pertama, lanjutnya, soal membawa syariat shalat untuk dijadikan bahan candaan hanya untuk kampanye politik.

“Yang kedua, dia hadir dan berbicara sebagai seorang Menteri aktif yang tidak sepantasnya dia berkampanye politik dengan posisi itu. Ini bukan sekedar masalah etika, tapi sudah menunjukkan rendahnya moral dan kewarasannya dalam berpolitik,” tegasnya.

Dalam pidato yang dianggap bermasalah itu, Zulkifli Hasan menyebut bahwa belakangan ini saat sholat tak terdengar pelafalan 'amin' setelah imam sholat membaca Alfatihah.

"Sini aman, Jakarta tidak ada masalah, yang jauh-jauh ada lo yang berubah. Jadi kalau sholat magrib baca Alfatihah 'waladholim', ada yang diam sekarang pak. Ada yang diem sekarang, banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu,” kata Zulhas dalam sambutannya.

Dia juga mengatakan, bukan hanya jemaah yang diam setelah imam membaca surah Alfatihah, kini juga ada perubahan saat tasyahud."Itu kalau takhiyatul akhir awalnya gini nunjuk satu jari, sekarang jadi gini nunjuk dua jari," ujar dia.

Reiza menegaskan, ucapan tersebut sudah bisa dianggap sebagai penistaan karena melakukan pembodohan publik.

“Seolah ada pembenaran atas perilaku tersebut dari seorang Menteri negara yang seperti upaya membelokkan syariat Islam tentang Shalat. Hanya demi kampanye Politik, dia menggadaikan kewarasan berpikir dengan alasan bercanda,” tegas Reiza.

Baca Juga: 3 Aksi Curang Zulhas Salah Gunakan Kemendag Buat Kampanye, Efek Jabatan Dobel?

Kalau Komikus di Lampung ditangkap karena dianggap melakukan penistaan, ujarnya, kejadian inipun harusnya bisa segera dilakukan pengusutan dan kalau terbukti melakukan penistaan, harus diambil tindakan tegas oleh aparat.

“Kepolisian harus bisa menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum. Tidak tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Itu kalau Kepolisian ingin memperbaiki citranya selama ini,” pungkasnya.

Reiza menambahkan, kelompok koalisi pendukung Prabowo-Gibran memang bermasalah dengan soal etika dan kepatutan sejak awal. Hal ini, kata dia, diperkuat dengan keputusan Presiden bahwa Menteri dan Walikota tidak perlu mundur jika menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

“Ya kelompok mereka memang penuh dengan masalah etika dan kepatutan sejak awal. Mulai dari putusan MK yang mengubah aturan UU soal persyaratan umur paslon yang terbukti melanggar etika berat,” ujarnya.

Keputusan Presiden, dia berujar, yang justru menjadi dasar konflik kepentingan pejabat publik dalam kontestasi dan kampanye politik, perilaku bullying Prabowo dalam debat dan pernyataan soal ‘Ndasmu Etik’, perilaku Gibran yang mengompori pendukung dalam debat, hingga pernyataan dan perilaku kampanye Zulkifli Hasan yang berkampanye dalam kapasitas sebagai Menteri Negara.

“Saya rasa, rakyat sudah sangat muak melihat perilaku tidak patut itu yang dipertontonkan secara terbuka oleh mereka dan bisa berpengaruh pada elektabilitas paslon yang mereka dukung,” pungkas Reiza.