Suara.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara terkait dana awal kampanye untuk Pilpres 2024 dirinya yang hanya mencapai Rp 1 miliar.
Anies menyebut dana kampanye itu berasal dari patungan para pendukungnya.
"Mudah-mudahan ini memang dimana-mana teman-teman bergerak patungan. Patungan betul-betul iuran di mana-dimana jadi inilah gerakan rakyat," ujar Anies di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023) malam.
Anies menilai kampanye yang ia lakukan selama ini mendapat banyak bantuan dari masyarakat.
Oleh sebab itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu merasa lebih bersemangat kampanye karena melibat seluruh pendukungnya.
"Ada banyak sekali warga yang menyiapkan spanduk sendiri, menyiapkan baliho sendiri, dan itu yang membuat kami makin bersemangat bahwa ini bukan top down tapi ini adalah gerakan yang melibatkan seluruh rakyat," ucap Anies.
Sebelumnya, KPU merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan capres dan cawapres melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).
Dalam laporan tersebut, dapat diketahui besaran penerimaan awal dana kampanye masing-masing pasangan capres-cawapres.
Adapun bentuk dana kampanye yang tercatat dalam LADK terdiri dari uang, barang, dan jasa yang bisa berasal dari masing-masing pasangan calon, partai politik atau koalisi pengusung, sumbangan perseorangan, kelompok, serta perusahaan dan badan usaha nonpemerintah.
Penelusuran Suara.com pada Sikadeka, jumlah dana awal untuk kampanye paling tinggi dimiliki oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Di sisi lain, jumlah dana awal kampanye paling sedikit dimiliki pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Berikut rincian LADK Pasangan Capres-Cawapres:
Total Dana Awal Kampanye: Rp 1 Miliar
Sumbangan Uang dari Pasangan Calon: Rp 1 Miliar
- Prabowo-Gibran
Total Dana Awal Kampanye: Rp 31.4 Miliar (Rp 31.438.800)
Berita Terkait
-
Ngamuk Usai Difitnah Nyogok Pesantren Buat Tak Dukung Anies Baswedan, Gus Miftah Ancam Lapor Polisi
-
Ingin Tuntaskan Masalah di DKI, Anies Ingin Pertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
-
Disambut Meriah, Anies Baswedan Hadiri Safari Natal di Golden Leaf Restaurant
-
Kala Wapres Ma'ruf Peringatkan Zulhas PAN Gegara Kaitkan Ucapan Amin di Akhir Doa dengan Politik
-
Penolakan Dinasti Politik Terus Bergelora, Mahasiswa: Kami Tidak Bicara Capres Tapi Demokrasi Hari Ini!
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan