Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, merespons mengenai adanya permintaan dari Polda Jawa Tengah kepada Rektor Unika, Soegijapranata, untuk membuat video apresiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. JK sendiri enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut.
"Saya kira tidak perlu dinilai itu," ucap JK di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
JK kemudian bercerita ada wawancara seorang rektor yang sengaja dipotong dan hanya menampilkan puja-puji untuk pemerintahan Jokowi.
"Bahwa ada seorang rektor yang didatangi yang hanya wawancara sesuatu kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan bahwa pemerintah berjalan baik itu aja yang dimuat," kata JK.
"Dan tanpa izin, prosesnya salah tapi apa pun upaya hati nurani ada di pihak guru besar itu," ungkap JK.
Dihubungi Polda
Sebelumnya Rektor Unika Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, mengaku mendapat 'perintah' dari orang Polda untuk membuat pernyataan 'baik-baik' mengenai kinerja Jokowi.
Hindarto mengemukakan, pesan tersebut didapat saat ramai sejumlah civitas akademika perguruan tinggi membuat petisi terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Ya, di hari Jumat saya dapat WhatsApp dari orang yang ngaku anggota polisi atas intruksi Polda Jateng. Beliau minta saya untuk buat video," kata Ferdinandus kepada Suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/24).
Baca Juga: Diserang Ahok, JK Malah Puji Jokowi: Presiden Paling Hebat, Kerjanya Blusukan
Mendapat 'perintah Polda', Hindarto memilih tidak menggubrisnya karena memiliki sikap yang berbeda dengan keinginan penguasa tersebut.
Hindarto menegaskan, sikapnya tidak jauh dengan pernyataan civitas akademik UGM, UII, UI dan perguruan tinggi lainnya yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang diduga terlibat politik praktis.
Parahnya hingga Senin (5/2/24) kemarin, Hindarto masih dihubungi sampai beberapa kali ditelepon.
Tak hanya itu, ia juga dikirim video testimoni yang telah dibuat koleganya sesama rektor di Semarang, seperti pernyataan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UIN Walisongo Semarang dan lain-lainnya.
"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur," paparnya.
Pernyataan Mahfud
Sebelumnya diberitakan, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi yang dilakukan untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam agenda 'Tabrak Prof' di Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.
Mantan Menkopolhukam itu bahkan blak-blakkan menyebut ada beberapa rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap oleh pihak yang melakukan operasi.
Namun, ada juga rektor-rektor yang punya pendirian menolak permintaan tersebut. Kata Mahfud, Rektor Unikas Soegijapranata Kota Semarang salah satu yang menolak.
"Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar," ujarnya dikutip Suara.com.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024