Suara.com - Eks komisaris utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrap disapa Ahok menyindir program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rumah DP 0 persen.
Anies yang saat ini berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai capres nomor urut 1 disindir oleh Ahok saat menemui warga Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/2).
Ahok tak hanya menyindir program Anies DP 0 persen, ia juga mengungkit program Anies lainnya yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus. Anies kala itu mengatakan bahwa KJP Plus bisa ditarik tunai.
Baca juga:
- Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
- Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
- Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Ahok mengatakan agar warga Kupang, NTT untuk jangan memilih calon pemimpin dengan rekam jejak tipu-tipu.
"Jangan mau pilih yang suka nipu-nipu. Masih ingat di Jakarta dulu, ada DP rumah 0 persen, KJP bisa ditarik tunai. Oranng (saat itu) pada percaya semua kan?" sindir Ahok yang disambut tepuk tangan warga, Kamis (8/2).
Dalam penjelasannya, Ahok sembari tertawa mengatakan bahwa program DP O persen tentu saja menarik bagi banyak orang. Namun harus dipikir secara logis menurutnya, jika DP 0 persen, maka cicilannya bisa sampai 100 juta per bulan.
"Itu tentu memberatkan. Jadi maksud saya, tolong jangan dipercaya oleh orang-orang jualan kecap. Semua jual kecap nomor satu kan? Hati-hati," ucap Ahok.
Tak hanya itu, Ahok juga mengungkit soal program Nawacita pemerintahan Jokowi. Ditegaskan oleh Ahok bahwa program Nawacaita merupakan murni usulan PDIP.
Baca Juga: Ahok Ngaku Ditawari Jadi Menteri 02, Keponakan Prabowo Malah Ungkap Fakta Lain
Menurutnya, masyarakat harus mencari pemimpin yang mau melanjutkan dan mengerti program Nawacita. Ahok bilang, dia butuh calon pemimpin yang sangat mengerti program Nawacita.
"Yang mengusul Nawacita sejak periode pertama Pak Jokowi itu PDIP, bos," kata Ahok.
Warga Kupang juga diingatkan oleh Ahok untuk berani dan melawan jika ada praktik-praktik intimidasi selama proses pemilihan Pilpres pada 14 Februari mendatang.
Kata Ahok, Pemilu yang jujur dan adil tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun kepada masyarakat.
"Tak boleh ada tekanan dari siapapun. Atau paksaan dari siapapun," tegas Ahok.
Berita Terkait
-
Ahok Ngaku Ditawari Jadi Menteri 02, Keponakan Prabowo Malah Ungkap Fakta Lain
-
Cak Imin Kasihani Pj Gubenur DKI yang Bagi-bagi Bansos: Nyari Tas Berwarna Untuk Menyenangkan Kamu
-
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev Menang Telak di Pilpres 2024, Kuasai 92,05 Persen Suara
-
Cak Imin: Suara Anda Jangan Mau Dibeli, Indonesia Bukan Milik Dinasti Jokowi
-
Anies Baswedan Nyanyi di Panggung Dangdut, Netizen Heboh Minta Sembunyikan Mic: 5 Detik Cukup
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024