Jokowi Minta Lapor Kecurangan Pemilu ke MK dan Bawaslu, Sudirman Said: Tidak Tepat Rasanya

Suara.com - Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, Sudirman Said menilai tidak tepat bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kecurangan Pemilu 2024 hanya sekedar dilaporkan ke Bawaslu dan MK.

"Tidak tepat rasanya kalau kemudian seolah-olah dengan adanya saksi, dengan adanya Bawaslu, sudah selesai," kata Sudirman dalam konferensi pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Sudirman menilai setiap saksi yang ditugaskan untuk memantau perkembangan penghitungan suara memiliki tanggung jawab. Adanya pemantauan yang dilakukan saksi semestinya membuat Pemilu berkualitas.

"Kita didukung oleh publik, kemudian suara publik, suara rakyat terancam dimanipulasi, kita harus menyuarakannya kembali sebagai pertanggungjawaban kami," ujar Sudirman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir berpandangan pihaknya akan membuat laporan ke MK dan Bawaslu tanpa perlu diminta Jokowi.

"Pak Presiden nggak usah khawatir kita juga akan melakukan itu," ucap Ari.

Ari mengaku pesimis lantaran penyelenggara Pemilu kerap lamban memroses dugaan pelanggaran sewaktu masa kampanye.

"Kami sebetulnya juga pesimis untuk melakukan itu. Karena kita tahu, Bawaslu, KPU, selama ini laporan-laporan kita susah ditanggapi tapi tetap akan kami lakukan. Tapi rakyat harus tahu, dan masyarakat juga harus mengerti dan memahami kondisi ini," kata Ari.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses Pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor dan membawa buktinya ke Bawaslu dan MK.

Baca Juga: Jokowi Effect Bikin Prabowo Menangkan Pilpres Versi Quick Count? Hasto Malah Bilang Ini

"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Presiden Jokowi setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Jokowi mengatakan, mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu (14/2/2024) di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.

Tapi kalau memang betul terjadi kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui Bawaslu maupun mekanisme persidangan di MK.

"Sudah diatur semua. Jadi, janganlah teriak-teriak curang, laporkan," katanya.