Suara.com - Politisi PKS, Fahmi Alaydrus mengaku merasa prihatin dengan program makan siang gratis ala Prabowo Subianto nantinya akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
Kritikan itu disampaikan Fahmi dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
"Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis," ujar Fahmi di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2024).
Fahmi merasa program makan siang gratis itu belum layak untuk dibahas. Apalagi jika renana pembiayaan program tersebut akan menggunakan dana BOS.
"Sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS," kata Fahmi.
Pasalnya, Fami menilai kualitas pendidikan di Indonesia belum maksimal. Terlebih persoalan kesejahteraan guru hingga sarana di sekolah.
"Mutu pendidikan kita masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita persoalan guru, persoalan infrastruktur sarana-prasana, sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan," jelas dia.
Oleh sebab itu, Fahmi sengaja menyampaikan protesnya dalam sidang paripurna supaya DPR memberikan sikapnya. Baginya, penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis akan berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia.
"Karena itu kami sampaikan protes atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengotak-atik program BOS," tuturnya.
"Saya mohon ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk mengawasi, jangan sampai anggaran yang sangat-sangat diperlukan itu terganggu dengan wacana-wacana yang sangat terjadi relevan dengan penunjangan pendidikan," tambahnya.
Program Makan Gratis Prabowo-Gibran
Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana memulai program makan siang gratis besutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya butuh kurang lebih Rp 253,8 triliun untuk menjalankan program tersebut.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah bakal memberdayakan dana BOS untuk jalankan program makan siang gratis.
"Rencananya kita formulasikan kalau simulasinya sudah banyak," ujarnya dalam uji coba makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang yang dikutip, Jumat (1/3/2024).
"Kalau SMP, SD, kita relatif punya sistem plan-plan anggaran, salah satunya melalui BOS dan secara spesifik bisa dibuat," sambung dia.
Berita Terkait
-
Legislator Demokrat soal Hak Angket: Jangan Serta Merta Menuduh Kecurangan, Pemilu 2024 Brutalnya di Mana?
-
Gantung Poster di Leher, Aksi Emak-emak Rela Panas-panasan Ikut Demo Hak Angket di DPR: Demokrasi Dibius Mati!
-
Gerindra Sebut DPR RI Lebih Baik Bahas Hak Sopir Angkot Ketimbang Hak Angket Kecurangan Pemilu
-
Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Legislator PKB Serukan Hak Angket di Sidang Paripurna: Naif jika DPR Diam Saja
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024