Suara.com - Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengusulkan adanya pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang gratis.
Usulan Andreas itu disampaikan apabila pemerintahan selanjutnya benar-benar akan menjalankan program yang awalnya berasal dari kampanye capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Crazy Rich Cilegon Siap All Out Nyalon Wali Kota, Harta Kekayaan Capai Rp67,9 Miliar
Melansir dari Antara, usulan Andreas diajukan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
"Saya sampaikan usulan lebih baik bikin kementerian khusus makan siang gratis saja," kata Andreas.
Dalam paparannya, Andreas mengatakan, pembentukan kementerian khusus itu lebih baik ketimbang harus menarik anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menjalankan program makan siang gratis.
Baca Juga:
Baca Juga: Saat NasDem Tak Mau Jalan Bareng PDIP untuk Gulirkan Hak Angket
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Menurutnya, dana BOS tidak cukup apabila digunakan untuk menjalankan program tersebut.
"Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek," ungkapnya.
Setelah program makan siang gratis ramai menjadi perbincangan publik, wacana baru muncul yakni penggunaan dana BOS untuk menjalankan program tersebut.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menerangkan, tidak ada pos anggaran baru untuk menjalankan program makan siang gratis.
Hanya saja, anggaran yang bakal digunakan itu berasal dari pos-pos yang sudah ada sebelumnya.
Berita Terkait
-
JK Buka Suara Soal Pertemuan dengan Hasto PDIP Bahas Hak Angket
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan Bakal Terlibat dalam Progam Makan Siang Gratis? Begini Kata Menteri KKP
-
Tangani Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar, KPK Tak Lihat Unsur Politis: Apakah Ini Merah atau Kuning!
-
Terungkap! Ternyata Ini Alasan Megawati Belum Bisa Bertemu Jusuf Kalla
-
Terungkap! Ternyata Ketum PDIP Megawati Belum Keluarkan Instruksi Soal Hak Angket Pemilu 2024
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024