Suara.com - Jusuf Kalla atau JK angkat bicara terkait pertemuan dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. JK disebut-sebut sudah bertemu dengan Hasto membahas soal hak angket kecurangan Pemilu.
Ditanyai hal tersebut, JK tidak menjawab secara tegas.
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Crazy Rich Cilegon Siap All Out Nyalon Wali Kota, Harta Kekayaan Capai Rp67,9 Miliar
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Ia hanya mengatakan para pimpinan partai politik di koalisi Anies-Ganjar sejauh ini berjalan dengan baik.
"Nah, itu antara pimpinan-pimpinan partai itu komunikasinya bagus, jalan," ucap JK ditemui di Gedung Cyber 2, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).
JK berdalih bahwa dirinya tidak mewakili partai politiknya yakni Partai Golkar. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu mengaku hanya ingin lebih banyak berbicara tentang kebangsaan karena pernah berada di dalam pemerintahan.
Baca Juga: Kakeknya Prabowo Pernah Ajukan Hak Angket di DPR, Soal Kecurangan Pemilu Juga?
"Saya kan bukan partai, saya tidak ada partainya, tapi saya sih Golkar tapi tidak di pimpinan, tidak di pengurus. Tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini tanggung jawab sebagai pernah di pemerintahan," jelas JK.
Sebelumnya diberitakan, JK mengungkapkan kendala untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. JK menyebut bahwa Megawati tengah sibuk mengonsolidasikan PDIP.
"Bu Mega konsolidasi dulu internal, luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi," kata JK ditemui di Gedung Cyber 2, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2024).
Oleh sebab itu, JK mengaku bahwa ia akan menunggu konsolidasi di internal PDIP itu selesai. Eks Ketua Umum Partai Golkar tersebut memastikan komunikasinya dengan PDIP tetap berjalan lancar.
"Iya (tunggu PDIP konsolidasi) ini kan iya. Tapi teman-teman yang pelaksana kan selalu ada komunikasi yang lancar," ujar JK.
Berita Terkait
-
Ogah Ikut-ikutan, PPP Sindir Hujan Interupsi soal Hak Angket: Jangan Cuma jadi Panggung Politik Hiruk Pikuk Saja!
-
NasDem Tidak Interupsi Hak Angket Kecurangan Pemilu di Sidang Paripurna, Ini Kata Jusuf Kalla
-
Tangani Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar, KPK Tak Lihat Unsur Politis: Apakah Ini Merah atau Kuning!
-
Terungkap! Ternyata Ini Alasan Megawati Belum Bisa Bertemu Jusuf Kalla
-
Kakeknya Prabowo Pernah Ajukan Hak Angket di DPR, Soal Kecurangan Pemilu Juga?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024