Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite PBB, AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Billy David mengomentari tentang netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 disoroti oleh Komite HAM PBB.

"Tentu kita perlu melihat ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah. Di mana isu yang harusnya menjadi isu domestik menjadi perhatian internasional," kata Billy kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Billy meyakini bahwa Anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye yang menyoroti netralitas Jokowi adalah orang yang kompeten.

"Kita perlu melihat bahwa yang menyampaikan isu tersebut di forum PBB adalah orang yang memiliki kredibilitas yang kuat," ucap Billy.

Selain itu, Billy menyebut Jokowi dan pemerintah harus berani terus terang dengan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini.

"Kita juga perlu lihat dalam kacamata internasional bagaimana Indonesia harus berperan lebih aktif untuk menjelaskan situasi apa yang terjadi di negerinya ke kancah internasional," ujarnya.

"Dan tentu yang patut kita pertanyakan juga adalah bagaimana selama ini komitmen Indonesia hadir di forum-forum internasional terutama presiden," lanjut Billy.

Oleh sebab itu, Billy menyampaikan Timnas AMIN mendorong pemerintah untuk mengambil langkah pasca Jokowi kena sorot dalam sidang Komite HAM PBB.

"Dengan teguran semacam ini saya rasa selesai tanggal 14 pun perhatian publik bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri terus meningkat dan pemerintah perlu mengambil langkah serius atas hal tersebut," ungkapnya.

Baca Juga: MK Kudu Netral saat Usut Sengketa Pemilu 2024, Pemerintah Diingatkan Tak Cawe-cawe!

Jokowi Disorot

Sebelumnya diberitakan, pertanyaan mengenai netralitas Jokowi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 tiba-tiba muncul dalam Sidang Komite HAM PBB.

Keberatan tersebut muncul terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang lolos jelang pendaftaran capres-cawapres.

Anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye, mengungkapkan kekhawatiran tentang proses demokrasi di Indonesia dan mempertanyakan apakah sudah ada pemeriksaan terhadap netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menyatakan bahwa pertanyaan dari Komite HAM PBB tersebut muncul setelah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyinggung soal penegakkan HAM di Palestina dalam pidatonya.

"Isu dan wacana dari Komite HAM PBB ini muncul pasca pidato Prabowo Subianto yang menyindir soal negara yang bicara HAM tapi abai terhadap pelanggaran HAM di Palestina," ungkap Subiran.

Subiran mempertanyakan apa kepentingan dewan HAM PBB terhadap Pilpres Indonesia dan mengapa tiba-tiba mereka mengurusi demokrasi Indonesia.

Dia menilai bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia bersifat terbuka dan langsung, sehingga menantang anggapan bahwa mungkin ada intervensi dari Presiden Jokowi.

"Jika yang dipertanyakan adalah intervensi presiden, netralitas aparat, dan lain-lain, maka pemilu di Indonesia memiliki asas luber dan jurdil, dengan banyak aktor terlibat yang meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan," kata Subiran.

Dia menambahkan bahwa Indonesia menjalankan prosedur demokrasi yang kompleks dan terbuka, sehingga negara asing termasuk PBB seharusnya mempelajari demokrasi dari Indonesia.

"Sehingga ketika negara asing termasuk PBB hendak mempertanyakan demokrasi Indonesia, maka merekalah yang seharusnya belajar demokrasi di Indonesia," tutup Subiran.